INDOPOS.CO.ID – Gejolak harga pangan berlarut-larut, bahkan terus naik mendekati Ramadan, makin menekan kemampuan daya beli masyarakat.
Kenaikan terjadi pada harga sejumlah bahan kebutuhan pokok terutama minyak goreng, kedelai, gula, tepung terigu, telur dan daging ayam, daging sapi dan cabai.
Meroketnya harga menjelang Ramadan dan Idulfitri merupakan persoalan yang selalu berulang setiap tahun, seharusnya bisa diantisipasi sejak dini.
Anggota Komisi VI DPR Amin Ak menilai, pemerintah gagal mengendalikan harga sejumlah komoditas pangan. Padahal sinyal kenaikan telah muncul sejak November 2021 lalu.
“Pemerintah jangan lagi menggunakan cara-cara biasa dalam mengendalikan gejolak harga pangan, yang sudah berlarut-larut dalam beberapa bulan ini,” kata Amin di Jakarta, Rabu (30/3/2022).
Secara kelembagaan, pemerintah punya banyak lembaga yang mengatur pangan. Selain Kementerian Perdagangan, ada Badan Pangan Nasional, Bulog, juga BUMN Pangan.
“Namun persoalan klasik seperti tata niaga, rantai pasokan, dan rantai distribusi sampai saat ini belum juga teratasi,” kritiknya.
“Ini artinya urusan pangan tidak bisa lagi diatasi dengan cara biasa-biasa saja. Harus dituntaskan dari akar persoalannya,” ujar Amin.
Ia juga meminta pemerintah untuk menunda kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11 persen agar tidak kian menekan daya beli masyarakat.
“Di tengah belum pulihnya pendapatan masyarakat, terutama kelas menengah bawah, maka kenaikan PPN akan makin memberatkan,” ucap politikus PKS itu. (dan)
