Nilai Tukar Rubel Kembali Normal, Sanksi Barat terhadap Rusia Gagal

Mateusz Morawiecki

Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki ketika berbicara pada acara pers di Otwock, Polandia, 2 April 2022. Foto: rt.com

INDOPOS.CO.ID – Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki mengatakan bahwa pemulihan nilai tukar rubel Rusia menunjukkan bahwa sanksi Barat terhadap Moskow tidak sesuai dengan tujuannya.

Sejumlah besar negara, termasuk semua anggota Uni Eropa (UE), memberlakukan pembatasan terhadap Rusia setelah menyerang Ukraina pada 24 Februari 2022.

“Saya harus mengatakan ini dengan sangat jelas, sanksi yang kami berikan sejauh ini tidak berhasil. Bukti terbaik adalah nilai tukar rubel,” kata Morawiecki, seperti dikutip rt.com, Minggu (3/4/2022).

“Nilai tukar rubel, telah kembali ke level sebelum agresi Rusia terhadap Ukraina. Apa artinya? Ini berarti bahwa semua tindakan ekonomi, keuangan, anggaran, dan moneter tidak berjalan seperti yang diinginkan oleh beberapa pemimpin. Itu perlu dikatakan dengan sangat keras,” tambahnya, ketika berbicara di sebuah pusat pengungsi Ukraina di Otwock dekat Warsawa, Polandia.

Polandia telah menganjurkan sanksi yang lebih keras terhadap Rusia atas tindakannya di Ukraina.

“Sanksi itu seharusnya menghentikan Putin. Jika belum, itu berarti mereka tidak cukup kuat,” kata Morawiecki dalam tweet-nya.

Pada bulan Maret, ketika negara-negara Barat mulai memberlakukan sanksi besar-besaran di Moskow, rubel jatuh ke posisi terendah dalam sejarah 132 per dolar dan 147 per euro.

Namun, pada akhir Maret, rubel diperdagangkan pada kisaran 85 per dolar dan 93 per euro, hampir sama dengan kurs sebelum Rusia meluncurkan kampanye militernya. Mata uang Rusia pulih menyusul sejumlah langkah yang diambil oleh Bank Sentral, dan pengumuman Moskow bahwa akan membutuhkan negara-negara yang tidak bersahabat untuk membayar gas dalam rubel.

Moskow menyerang negara tetangga itu menyusul kegagalan Ukraina untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan perjanjian Minsk yang ditandatangani pada 2014, dan akhirnya pengakuan Rusia atas republik Donbass di Donetsk dan Lugansk. Protokol Minsk yang ditengahi Jerman dan Prancis dirancang untuk mengatur status wilayah di dalam negara Ukraina.

Rusia kini menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS.

Kiev mengatakan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik tersebut dengan paksa. (dam)

Exit mobile version