INDOPOS.CO.ID – Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng selama tiga bulan mulai April hingga Juni tahun 2022, harus diikuti langkah kongkrit menyelesaikan krisis minyak goreng.
Anggota Fraksi PKS Amin Ak mengatakan, pemberian BLT memang dibutuhkan rakyat saat ini. Namun mengendalikan dan menertibkan praktik mafia dalam tata niaga minyak goreng (migor) jauh lebih penting.
“BLT pemerintah seakan memihak pada rakyat. Namun kesulitan rakyat timbul karena ketidaktegasan pemerintah menertibkan para pemain kartel minyak goreng,” kata Amin di Jakarta, Senin (4/4/2022).
Berdasarkan informasi yang dikantonginya, dana BLT Minyak Goreng itu diambil dari anggaran Bansos dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai dampak Covid-19.
Dana tersebut difokuskan menjaga daya beli masyarakat miskin, akibat tekanan kenaikan harga sejumlah bahan pokok dan penanganan kemiskinan esktrem.
Namun, karena tidak tegas terhadap mafia minyak goreng, maka dana yang seharusnya untuk penanggulangan kemiskinan sebagian tersedot BLT minyak goreng. Padahal saat ini, rakyat dihadapkan pada kenaikan sejumlah bahan pokok lainnya.
Untuk menyalurkan bantuan tunai minyak goreng Rp300.000 kepada 20,5 juta penerima BPNT dan PKH Kemensos dan 2,5 juta pelaku Usaha Mikro dan Kecil gorengan dibutuhkan dana sebesar Rp6,9 triliun.
“Padahal, jika presiden tegas menjalankan UU dengan mengendalikan dan menertibkan praktik kartel dan mafia minyak goreng, negara tidak perlu mengeluarkan subsidi tambahan untuk BLT minyak goreng,” ucap Amin.(dan)
