INDOPOS.CO.ID – Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng berpotensi bocor sangat besar. Apalagi bantuan pemerintah Jokowi untuk mengatasi mahalnya minyak goreng tersebut berupa bantuan tunai.
Pernyataan tersebut diungkapkan Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio secara daring, Sabtu (9/4/2022).
Menurut dia, kebijakan penyaluran BLT dinilai tidak menyelesaikan masalah minyak goreng. Dan kebijakan juga cenderung ogah-ogahan serta tidak mau capek.
“Masalah yang dihadapi masyaraka itu mahalnya minyak goreng dan langkanya kebutuhan pokok ini. Caranya, ya selesaikan masalah minyak goreng,” katanya.
Ia mengungkapkan, pemerintah tak menguasai suplai sawit, hanya 4-5 persen saja dikelola oleh BUMN. Padahal negara tetangga seperti Malaysia menguasai 45 persen suplai sawit.
“Kita 95 persen dikuasai swasta jadi sulit, apalagi swasta sudah lama yang membiayai politik di Indonesia,” ungkapnya.
Perlu diketahui, BLT Minyak Goreng yang menjadi rumpun program bantuan sosial pangan akan diberikan kepada 20,56 juta KPM yang terdiri dari 18,8 juta penerima BPNT (bantuan pangan nontunai) dan 1,85 yang tidak menerima BNPT.
Nantinya, masing-masing akan menerima Rp100.000/ keluarga penerima manfaat (KPM) per bulan dalam waktu 3 bulan yang akan diberikan sekaligus. Sehingga masing-masing penerima akan menerima Rp300.000.
Dan berdasarkan dari arahan Presiden Jokowi BLT minyak goreng selambat-lambatnya disalurkan seminggu sebelum Hari Raya Idul Fitri 2022 mendatang.(nas)