INDOPOS.CO.ID – Pemerintah harus mendengar dan menerima setiap aspirasi dari rakyat, termasuk aksi mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).
Pernyatan tersebut diungkapkan Politisi Partai Demokrat Debby Kurniawan melalui gawai, Minggu (10/4/2022).
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak memandang setiap aksi-aksi solidaritas kebangsaan dari rakyat sebagai ancaman terhadap keberlangsungan pemerintahan.
“Apa yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa sebagai aksi damai yang lumrah dalam kehidupan negara demokratis yang dilindungi oleh UUD 1945,” ujarnya.
Anggota Komisi X DPR RI ini menilai aksi 11 April besok merupakan murni aspirasi dari rakyat yang jengah dengan pernyataan dan sikap politik kontraproduktif dari pembantu-pembantu Presiden. Salah satunya pro kontra penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Jelas dalam konstitusi UUD 1945 pasal 7 tegas-tegas mengatur limitasi jabatan presiden maksimal dua periode yang harus dipatuhi. Pemerintah mesti sadar bahwa inilah akar dari semua reaksi rakyat yang sekarang terjadi,” tegasnya.
Apalagi, lanjut dia, saat ini masyarakat tengah dihimpit oleh sulitnya memenuhi kebutuhan hidup dengan naiknya harga-harga bahan pokok makanan.”Rakyat butuh ketegasan Presiden Jokowi menolak perpanjangan masa jabatan. Wajar kalau rakyat juga menagih janji pemimpinnya,” katanya.
Pemerintah selama ini, menurut dia, kerapkali hanya menyampaikan ungkapan normatif. Dengan alasan wacana dan membuka celah bagi upaya melawan konstitusi. Debby berharap, agar aparat penegak hukum TNI/Polri tidak represif menyikapi aksi damai 11 April besok.
“Aparat negara telah disumpah untuk melindungi segenap rakyat, bukanlah merepresi rakyat,” ucapnya. (nas)
