INDOPOS.CO.ID – Wakil Ketua Komisi V DPR Syaifullah Tamliha menilai, pemerintah belum efektif melakukan antisipasi kemacetan arus mudik Lebaran 2022. Sejumlah jalan dipadati kendaraan pemudik pada dua hari jelang Hari Raya Idulfitri 1443 H.
Padahal Komisi V DPR telah meminta Kemenhub, Kementeria PUPR dan Korlantar Polri mengantisipasi arus mudik 2022 yang sejak awal diprediksi akan jauh meningkat dibanding tahun sebelumnya, karena 2 tahun terakhir mayoritas warga tidak mudik.
“Nampaknya pemerintah kurang antisipatif, terbukti penjangnya kemacetan di jalan tol, non tol, hingga akses ke pelabuhan. Hingga H-2 ini pun kemacetan terjadi di mana-mana,” kata Syaifullah dalam keterangannya, Sabtu (30/4/2022).
Meski sudah terlambat, pemerintah harus memberikan solusi di setiap kemacetan. Di Palabuhan misalnya, pemerintah bisa segera menambah armada kapal ferri.
“Mendatangkan kapal dari daerah lain ke pelabuhan Merak-Bakahuni yang menjadi pusat kemacetan saat ini dan pelabuhan lainnya,” usulnya.
Kemenhub juga perlu memprioritaskan kendaraan roda dua, karena umumnya bekal makanan mereka terbatas sehingga akan kewalahan jika sampai antre 5-7 jam di pelabuhan dengan tetap secara berkala melayani kendaraan roda empat.
“Solusi-solusi lainnya dibutuhkan di lapangan,” ujar Syaifullah.
Kemacetan parah terjadi di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Para pemudik terjebak sekitar 10-11 jam untuk bisa masuk ke pelabuhan.
Beberapa pemudik juga terjebak macet ketika memasuki tol Tangerang-Merak. Ketika memasuki Gerbang Tol Cikupa, Tangerang, pemudik banyak diarahkan oleh polisi untuk keluar dari Gerbang Tol Cilegon Barat, Cilegon Timur, Serang Barat atau Serang Timur demi menekan jumlah kendaraan di Gerbang Tol Merak.
Kemacetan parah juga terjadi di tol Cikopo – Palimanan (Cipali) hingga akhirnya penggratisan tol tak lagi diberlakukan. Hal itu ditambah lagi pemberlakuan buka tutup oleh polisi di beberapa titik dan terjadinya puncak arus mudik pada 29-30 April 2022. (dan)
