INDOPOS.CO.ID – Anggota Komisi VI DPR, Amin Ak mengingatkan, posisi Menteri Perdagangan menghadapi sejumlah pekerjaan rumah yang krusial dan menyangkut hajat hidup rakyat banyak.
Pertama, krisis minyak goreng yang belum usai. Harga minyak goreng curah sampai saat ini masih bertengger diangka Rp18.100 per liter, jauh diatas harga eceran tertinggi (HET) Rp 14.000 yang ditetapkan pemerintah.
“Pemerintah belum melaksanakan audit terhadap produsen CPO dan minyak goreng sebagai dasar perijinan ekspor. Kami minta hasilnya juga diumumkan secara terbuka,” kata Amin di Jakarta, Rabu (15/6/2022).
Persoalan kedua, stabilisasi stok dan harga bahan kebutuhan pokok yang saat ini melambung tinggi. Pemerintah tidak punya strategi yang mampu mengatasi persoalan stok dan harga pangan.
“Pengendalian pasokan dan permintaan bahan kebutuhan menjadi persoalan kronis yang terus berulang setiap tahun. Di musim panen harga pangan anjlok dan petani menangis,” tutur Amin.
“Sebaliknya diluar musim panen, konsumen dan pelaku usaha mikro menjerit karena harga pangan dan bahan baku usaha melonjak tinggi,” tambahnya.
Semestinya, kemajuan teknologi saat ini, hasil pertanian bisa disimpan lebih lama, maka stabilitas stok bisa lebih terjaga. Itu memang bukan semata menjadi tupoksi Mendag.
Persoalan Ketiga, sistem distribusi dan tataniaga barang kebutuhan pokok yang sering kali di luar kendali pemerintah. Peran mafia pangan ataupun oligarki terasa makin kuat, seperti halnya pada kasus minyak goreng.
“Saya berharap mendag yang baru bisa berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang ada,” ucapnya.
Presiden Joko Widodo melantik mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Merdeka, Rabu (15/6/2022) siang.
Hadi resmi menggantikan Sofyan Djalil sebagai Menteri ATR/BPN. Selain Hadi, Jokowi juga menunjuk Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi. (dan)
