INDOPOS.CO.ID – Perombakan (reshuffle) kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan hak prerogatif yang dimilikinya. Sebab, kabinet berkaitan langsung dengan kinerja pemerintah yang mendapat penilaian langsung oleh presiden.
“Kabinet itu kan penilaian oleh presiden langsung, sehingga semua berdasarkan kebutuhan beliau (presiden),” ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Dave Laksono kepada indopos.co.id, Rabu (15/6/2022).
Menurut Dave, pemerintah memiliki sejumlah target untuk dicapai sampai akhir periode nanti, dan tentu presiden menginginkan tercapai semua target tersebut.
“Untuk itu beliau membutuhkan pendukung yang kuat, dalam kabinet atau pun di politik,” kata Dave.
Dave mengatakan Partai Golkar sebagai salah satu partai pendukung pemerintah sama sekali tidak mempersoalkan perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi.
Terkait Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang dilantik menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfli, Partai Golkar menilai sangat wajar karena PAN juga partai pendukung pemerintah dan juga mitra Koalisi Indonesia Bersatu.
“Aman kan? Kan PAN adalah mitra Koalisi Indonesia Bersatu,” kata Dave.
Untuk diketahui Presiden Jokowi telah secara resmi melakukan reshuffle kabinet. Menteri yang di-reshuffle adalah Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi. Dia digantikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Kemudian Menteri Agraria dan Tata Ruang (ART) Sofyan Djalil digantikan mantan Panglima TNI Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto.
Sementara Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) diduduki Raja Juli Antoni (Sekretaris Dewan Pembina PSI) menggantikan Surya Tjandra yang sesama kader PSI.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang saat ini dijabat John Wempi Wetipo dirotasi menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Kemudian Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor ditunjuk menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker).
Reshuffle ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 64B Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Maju. Selain itu juga Surat Keputusan Presiden Nomor 24M Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju. (dam)
