INDOPOS.CO.ID – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih melakukan penyelidikan mengungkap peristiwa baku tembak antaranggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan. Salah satu upaya dilakukan akan memeriksa kamera pengawas CCTV.
Aksi saling tembak itu melibatkan Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat alias J dengan rekannya Bhayangkara Dua (Bharada) E di rumah dinas Kepala Divisi (Kadiv) Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Inspektur Jenderal (Irjen) Ferdy Sambo. Akibat kejadian itu Brigadir J meninggal dunia.
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengklaim, pihaknya memiliki banyak pengalaman dalam memeriksa CCTV untuk menemukan informasi maupun fakta di lapangan.
“Ya, mungkin lah (telusuri CCTV). Kami punya pengalaman banyak soal CCTV,” kata dia di Jakarta, Sabtu (16/7/2022).
Komnas HAM juga bakal mendalami soal karakter senjata api, luka di tubuh Brigadir J, termasuk jenis penggunaan senjatanya dan hal lain menyangkut kejadian tersebut.
“Itu kami dalami. (Seperti) tadi soal luka, penggunaan senjata, CCTV, termasuk handphone dan sebagainya,” ujar Anam.
Upaya tersebut merupakan langkah itu bagian dari proses pemantauan dan penyelidikan. Mengenai informasi dan fakta yang diperoleh dari CCTV, digunakan melihat motif peristiwa baku tembak.
“Apapun motifnya kita tidak bisa ngomong motif kalau kita tidak berangkat dari fakta-fakta yang kita dapatkan,” imbuhnya.
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah membentuk tim khusus, dipimpin Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jenderal (Komjen) Gatot Eddy Pramono, beranggotakan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Komisaris Jenderal (Komjen) Agung Budi Maryoto, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Agus Andrianto.
Selain itu, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Komjen Ahmad Dofiri, Asisten Sumber Daya Manusia (SDM) Polri Irjen Wahyu Widada. Bahkan, Kapolri juga sudah berkoordinasi dengan pengawas eksternal, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komnas HAM.
Hal tersebut dimaksudkan, agar pemeriksaan kasus penembakan dengan korban anggota Polri yang dilakukan oleh rekannya sesama anggota di rumah petinggi Polri bisa dilakukan secara transparan, obyektif dan akuntabel. (dan)