INDOPOS.CO.ID – Dugaan penimbunan beras bantuan sosial (bansos) bukan dari Kementerian Sosial (Kemensos). Sebab, dari evaluasi di lokasi tidak terdapat stiker bantuan presiden (Banpres) melalui Kemensos.
Pernyataan tersebut diungkapkan Irjen Kemensos Dadang Iskandar dalam keterangan, Rabu (3/8/2022). Menurut dia, permintaan pimpinan saat itu (Menteri Juliari P Batubara) bansos Banpres 20 Kg melalui Kemensos memiliki stiker (label).
“Kita lihat kemarin di lokasi beras 20 Kg tidak berstiker,” katanya.
Apalagi, dikatakan dia, proses penyaluran bansos tersebut melalui Bulog. Ia merinci, Banpres diberikan secara bertahap. Tahap pertama diberikan kepada 1,9 juta penerima se-Jabodetabek. Ada bantuan beras 15 Kg untuk 10 juta penerima seluruh Indonesia. Dan pelaksananya adalah PT DNR dan PT BGR.
“Dari Bulog ini kita tidak tahu siapa distributornya. Tapi setelah kami konfirmasi distributornya PT SSI,” ungkapnya.
“Keterangan dari JNE mereka mendapat tugas dari PT DNR,” imbuhnya.
Lebih jauh ia mengungkapkan, PT JNE bekerja sama dengan PT DNR untuk menyalurkan bansos. Berdasarkan data, JNE mengambil paket bansos di Bulog dan menyalurkan kepada penerima manfaat.
“Karena ada kerusakan beras bansos karena hujan, JNE kemudian menggantikannya (dengan membelikannya). Dan mereka menyalurkan ulang ke data penerima. Jadi beras rusak ini menjadi kewenangan JNE untuk memusnahkannya. Ini keterangan dari JNE,” terangnya.
“Namun saat kami konfirmasi ulang pihak JNE belum ada, semua di pusat,” imbuhnya. (nas)