INDOPOS.CO.ID – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara tegas menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi. Sebab, kebijakan tersebut akan menurunkan daya beli masyarakat dan menambah jumlah orang miskin.
Pernyataan tersebut diungkapkan Presiden PKS Ahmad Syaikhu di Jakarta, Kamis (1/9/2022). Dia berharap, pemerintah meninjau kembali rencana kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Pasalnya, rakyat membutuhkan keberpihakan dan kepedulian yang nyata dari pemimpinnya.
“Berangkat dari jeritan hati dan suara rakyat, demi menyuarakan rasa keadilan rakyat, DPP PKS menyatakan dengan tegas menolak kebijakan kenaikan harga BBM dan Solar Bersubsidi,” katanya.
Ia menyebut banyak masyarakat yang terdampak akibat kebijakan tersebut, terutama masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih pasca pandemi. Seperti tukang ojek, pedagang kaki lima, tukang bakso, supir truk dan angkot, buruh, UMKM, emak-emak, pelajar, petani, peternak dan nelayan.
“Mereka akan terpukul ekonominya dan sulit bangkit kembali dari keterpurukan,” ungkapnya.
Kenaikan harga pangan dan energi, menurut dia, akan secara langsung berdampak pada peningkatan jumlah orang miskin. Sebab, mayoritas masyarakat Indonesia berada dalam kategori rentan miskin.
“Sedikit saja ada guncangan ekonomi akibat kenaikan harga BBM, maka itu akan membuat mayoritas masyarakat rentan miskin tersebut menjadi miskin,” jelasnya.
“Apalagi saat ini sedang terjadi krisis pangan dan energi. Harga-harga sembako saat ini sudah naik, apalagi nanti saat BBM dinaikkan,” imbuhnya.
Ia menambahkan, beberapa waktu yang lalu rakyat sudah terpukul kenaikan harga minyak goreng. Belum selesai harga minyak goreng melonjak, harga telur meroket. Rumah tangga di seluruh Indonesia akan semakin terpukul jika harga BBM bersubsidi naik.
“Kalau BBM dan Solar bersubsidi ikut naik, harga secara keseluruhan akan naik signifikan. Akan terjadi efek domino di sektor lainnya,” ujarnya.
Ia menuturkan, saat ini rakyat tengah berjuang bangkit kembali setelah terdampak secara ekonomi akibat Pandemi Covid-19. Tapi ironisnya, pemerintah justru akan menaikkan harga BBM dan solar bersubsidi.
“Kebijakan ini sungguh tak berempati dengan kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi,” ucapnya.
“Mengapa untuk membangun IKN pemerintah ada dana? Mengapa untuk menanggung pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung pemerintah sanggup? Namun, untuk memastikan harga BBM tetap terjangkau sebagai kebutuhan mendasar justru tidak sanggup?” imbuhnya.
Dikatakan dia, bantuan sosial (Bansos) yang dicanangkan pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga BBM hanya bersifat sementara. Namun, efek domino akibat kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak luas dan signifikan.
“Penyaluran bansos selama ini banyak catatan, ketidakakuratan data, tidak tepat sasaran dalam penyaluran hingga terjadinya korupsi,” katanya. (nas)