INDOPOS.CO.ID – Menurut pandangan PKS, kebijakan menaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi tidak tepat untuk diambil. Pernyataan tersebut diungkapkan Presiden PKS H. Ahmad Syaikhu dalam surat terbuka yang ditujukan ke Presiden Jokowi, Kamis (1/9/2022).
Ia menilai, kebijakan tersebut menunjukkan pemerintah tidak berempati dengan kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi pasca pandemi. Ditambah saat ini sedang terjadi krisis pangan.
“Harga-harga sembako saat ini sudah meningkat tajam, apalagi jika nanti saat BBM bersubsidi dinaikkan, harga akan semakin tidak terkendali,” terangnya.
Ia meminta Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan kembali rencana tersebut dengan lebih matang. Sebab, dua tahun rakyat terpukul pandemi, ekonomi mereka tertatih-tatih untuk bangkit kembali.
“Beberapa waktu yang lalu, rakyat terpukul akibat kenaikan harga minyak goreng. Belum selesai harga minyak goreng melonjak, harga telur ikut meroket. Rumah tangga di seluruh Indonesia akan semakin terpukul jika harga BBM bersubsidi naik,” ujarnya.
“Kalau BBM bersubsidi ikut naik, harga secara keseluruhan akan naik secara signifikan. Sangat mungkin akan terjadi efek domino di sektor lainnya,” imbuhnya.
Menurut dia, kenaikan harga BBM bersubsidi akan menurunkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih pasca pandemi. Dari tukang ojek, pedagang kaki 5, tukang bakso, supir truk dan angkot, buruh hingga UMKM.
“Kami memandang kenaikan harga pangan dan energi secara bersamaan akan langsung berdampak pada meningkatnya jumlah orang miskin,” ucapnya.
Karena, lanjut dia, mayoritas masyarakat kita berada dalam kategori rentan miskin. Sedikit saja ada guncangan ekonomi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi, maka itu akan membuat mayoritas masyarakat rentan miskin tersebut menjadi miskin.
(nas)
