INDOPOS.CO.ID – Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, dari sisi APBN besaran subsidi Rp502-Rp700 triliun mencakup kompensasi untuk tarif listrik, elpiji dan bahan bakar minyak (BBM). Sementara untuk subsidi outlook di 2022 hanya sebesar Rp208,9 triliun.
“Kalau APBN Rp502 kadang mencapai Rp700 triliun itu campur-campur. Ada untuk kompensasi tarif listrik, elpiji dan BBM, sementara yang subsidi outlook 2022 hanya Rp208,9 triliun,” terang Bhima di Jakarta, Selasa (6/9/2022).
Sementara untuk subsidi BBM sendiri, menurut dia, hingga akhir 2022 sebesar Rp14,6 triliun. Data tersebut dari nota keuangan RAPBN 2023.
“Pemerintah melihat kenaikan harga minyak mentah dunia. Tapi dengan subsidi BBM tersebut berarti pemerintah masih memiliki anggaran. Ini terlalu kecil,” ujarnya.
Ia mengatakan, pemerintah masih memiliki anggaran-anggaran dengan nilai besar. Namun pemerintah tidak melakukan pemangkasan. Seperti misalnya belanja pegawai Rp416 triliun, lalu belanja barang Rp406 dan belanja pembayaran bunga utang Rp403 triliun.
“Apabila dijumlah ketiga pos ini mencapai Rp1.225 triliun. Kalau ada renegosiasi dengan kreditur, penghematan 10 persen ada tambahan Rp40 triliun,” terangnya.
“Sekarang ini mau tidak pemerintah memikirkan momentum ekonomi tidak diganggu dengan inflasi yang tinggi,” imbuhnya.
Selain itu, dikatakan dia pemerintah harus menggeser PSN (proyek strategis nasional) infrastruktur yang tidak urgensi untuk menutup subsidi BBM. Atau menyelesaikannya setelah 2024 nanti.
“Ini harus ada yang dikorbankan. Sebab, harga yang dibayar dengan menaikkan BBM orang akan membeli Pertalite, karena selisih dengan Pertamax Rp4 ribu per liter,” ujarnya.
“Apalagi kondisi perekonomian masyarakat baru akan pulih pasca 2 tahun pandemi Covid-19,” imbuhnya. (nas)