Walk Out di Rapat Paripurna, Kader PKS Temui Pendemo Tolak BBM Naik

Demo-Kenaikan-Harga-BBM

Sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di depan Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2022). Foto: Dhika Alam Noor/INDOPOS.CO.ID

INDOPOS.CO.ID – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR melakukan walk out dan menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM di forum Rapat Paripurna DPR, Senayan, Jakarta Pusat pada, Selasa (6/9/2022).

Aksi tersebut dilakukan saat Menteri Keuangan Sri Mulyani hendak melakukan penyampaian pandangan pemerintah soal RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2021.

“PKS menolak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, karena kami yakin kebijakan tersebut semakin membani kehidupan masyarakat, yang belum pulih benar dari Pandemi Covid-19,” kata Wakil Ketua F-PKS DPR-RI, Mulyanto di Jakarta, Selasa (6/9/2022).

Setelah keluar ruangan, ia mendatangi massa demonstrasi yang tengah menyuarakan aspirasi di depan Gedung DPR/MPR. Sikap ditunjukannya sependapat dengan elemen masyarakat.

“Kami baru melaksanakan sidang paripurna DPR, hadir pihak pemerintah ibu Sri Mulyani. Apa sikap PKS di dalam? Kami bru saja mengatakan PKS menolak kenaikan BBM,” ucap Mulyanto.

Ia mengklaim, pernyataan penolakan kenaikan BBM merupakan keberpihakannya terhadap masyarakat. “Bukan hanya itu saja, PKS walk out dari forum paripurna dan langsung menuju ke sini, itu lah bentuk pembelaan PKS terhadap aspirasi masyarakat,” imbuhnya.

Sejumlah elemen masyarakat yang menggelar aksi unjuk rasa terdiri dari serikat buruh dan Himpunan Mahasiswa Islam-Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO). Mereka bertahan di depan Gedung DPR hingga sore hari.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin mengatakan, ribuan personel aparat gabungan disiagakan mengamankan aksi unjuk rasa serikat buruh. Mereka menolak kenaikan bahan bakar minyak subsidi di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2022).

Mereka tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan partai buruh lainnya menyatakan, sikap menolak dan akan terus melakukan perlawanan. Keputusan pemerintah menaikan harga subsisi BBM dianggap kian menyengsarakan masyarakat

“Untuk (pengamanan) yang di DPR ini sekitar 3.000 personel,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin di Jakarta, Selasa (6/9/2022).(dan)

Exit mobile version