INDOPOS.CO.ID – Buruh mengancam akan melakukan aksi di daerah. Aksi ini buntut kenaikan BBM yang dilakukan pemerintah.
“Titik aksi di daerah di kantor Gubernur, Bupati/ Walikota atau DPRD,” ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan, Sabtu (10/9/2022).
Dengan aksi tersebut, menurut dia, meminta Gubernur atau Bupati/ Wali Kota membuat surat rekomendasi penolakan kenaikan BBM kepada Presiden dan Pimpinan DPR RI.
“Kebijakan pusat telah menyengsarakan rakyat di daerah. Aspirasi daerah harus didengar. Surat rekomendasi penolakan kenaikan harga BBM dikirim ke Presiden dan pimpinan DPR,” katanya.
“Gubernur dan Bupati mendesak DPR membuat pansus BBM. Pansus DPR RI nanti membongkar dugaan mafia dalam penetapan harga BBM,” imbuhnya.
Ia menyebut, aksi dilakukan bergelombang dan bergantian di tiap daerah hingga akhir September ini. Dari Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, kabupaten/ kota se-Jawa Tengah.
Lalu, kabupaten/ kota se-Jawa Barat, Riau, aksi se-Jawa Timur dan Sumatera, Riau dan Kepulauan Riau (Kepri). Kemudian aksi se-Kalimantan, se-Sulawesi, dan Indonesia Timur. (nas)