INDOPOS.CO.ID – Politisi Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan, negara Indonesia tengah mengalami krisis kedaulatan data. Kondisi tersebut sangat serius akibat keamanan siber yang belum aman.
“Kita ini mau sok-sokan IT, tapi keamanan IT tidak dibenahi,” ungkap Fadli Zon di Jakarta, Kamis (15/9/2022).
Ia menegaskan, pemerintah harus terbuka. Apabila ada kebocoran data harus transparan dan meminta maaf. “Ini persoalan serius, karena bisa disalahgunakan,” ujarnya.
Jangan kemudian, lanjut dia, pemerintah seolah-olah baik-baik saja dan tidak ada data yang penting. “Ini kita tidak tahu, kalau kemudian ini hanya makan pembuka, bagaimana?” ucapnya.
“Ini keliru. Apalagi pernyataan Menteri Kominfo sering-sering ganti password. Ini ngawur sekali. Ini tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab masing-masing (pribadi),” terangnya.
Anggota Komisi I DPR RI ini mengatakan, saat ini rancangan undang-undang (RUU) perlindungan data pribadi (PDP) tengah finalisasi. Tentu desain keamanan telah dibuat.
“Sebut saja China, mereka memiliki sistem yang kuat. Mereka punya Google sendiri, WhatsApp sendiri,” bebernya.
“Kita keamanan IT tidak dipikirkan. Dan sangat memalukan, masa hacker Bjorka melawan istana,” imbuhnya.
Apalagi, ujar dia, banyak data pribadi pejabat negara diumbar. Seharusnya ini tidak boleh terjadi, sebab ini tindakan pelecehan dan memalukan.
“BSSN dan Kominfo serta Kepolisian harus ada koordinasi dan kerjasama. Ini sangat terlambat (tim bentukan Jokowi),” ujarnya.
“Ini sudah terjadi (kerusakan data). Artinya keamanan siber kita tidak bisa diandalkan,” imbuhnya.
Terkait bantahan pejabat di sekeliling Presiden Jokowi, menurut dia, hanya untuk menyelematkan diri. “Oh itu biasa, laporan biasa-biasa saja, laporan aman, sudah kuat ke Presiden dan lain sebagainya,” ucapnya.
“Ini saling lempar tanggung jawab, bukan mengambilnya alih masalah. Ini sangat bahaya, karena kejadian ini bisa berulang,” imbuhnya.
(nas)
