INDOPOS.CO.ID – Pengamalan Pancasila, khususnya sila kelima yang berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, belum sepenuhnya dilakukan dengan baik dalam praktik bernegara dan pengelolaan pemerintahan.
Hal itu tercermin dari ketidakadilan yang dirasakan masyarakat di berbagai aspek kehidupan. Aparatur pemerintahan semestinya menjadi tauladan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Anggota DPR dari Fraksi PKS, Amin Ak menyorot ketidakadilan bidang ekonomi, pemerintah mencabut subsidi BBM. Sehingga menaikan harganya dengan alasan membebani APBN.
Padahal di sisi lain, pemerintah memberikan pengampunan pajak sejumlah pengusaha kaya yang mengemplang pajak dan menyimpan uangnya di luar negeri.
Jika alasan pencabutan subsidi karena subsidi dinikmati kelompok masyarakat yang tidak berhak, maka kebijakan yang diambil seharusnya pengaturan dan pembatasan agar subsidi itu tepat sasaran.
Dampaknya dirasakan terutama oleh masyarakat miskin dan rentan miskin. Kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok yang diikuti kenaikan biaya-biaya jasa semakin memberatkan masyarakat.
“Ketidakadilan yang terjadi di masyarakat, merupakan dampak dari belum dilaksanakannya sila kelima Pancasila dengan baik,” kata Amin dalam keterangannya saat Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Kabupaten Lumajang, Sabtu (24/9/2022).
Kondisi ekonomi masyarakat yang semakin sulit, adanya peningkatan jumlah penduduk miskin, ketimpangan sosial semakin lebar dibuktikan naiknya rasio gini. itu membuktikan nilai keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia belum merata.
Ia mengingatkan, bertambahnya kemiskinan juga berpengaruh terhadap meningkatnya konflik horizontal. Pembangunan ekonomi di Indonesia sejatinya belum berpihak pada ekonomi kerakyatan dan ekonomi keumatan.
“Kita harus belajar dari fenomena sosial di sejumlah negara Eropa. Di Inggris misalnya, kehidupan yang semakin sulit saat ini, telah mendorong banyak kaum wanita yang terpaksa terjerumus ke praktik prostitusi demi bertahan hidup. Jangan sampai hal itu terjadi di negeri Pancasila ini,” imbuh Amin. (dan)