INDOPOS.CO.ID – Pemerintah harus belajar dari pengalaman konversi minyak tanah ke gas elpiji 3 Kilogram (Kg). Tentu hal ini bisa menjadi evaluasi saat pemerintah akan menerapkan kompor listrik (induksi).
Pernyataan tersebut diungkapkan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi secara daring, Senin (26/9/2022). Sebab, menurut dia, konversi kompor gas elpiji ke kompor induksi tak jauh berbeda dengan kebijakan konversi minyak tanah ke gas elpiji.
“Di daerah masih ada keluhan ini kurang dan sebagainya. Ini bisa menjadi evaluasi dan rujukan bagi pemerintah,” katanya.
Karena, dikatakan dia, harus ada kesadaran dari masyarakat untuk menggunakan kompor induksi. Dengan demikian hasilnya akan jauh optimal, bukan karena dipaksa.
“Ini (konversi) sama mirip. Jadi kesadaran masyarakat tumbuh sendiri menggunakan kompor gas elpiji, bukan karena dipaksa,” ungkapnya.
“Jadi demikian pula konversi kompor induksi ini, jangan kemudian masyarakat dipaksakan karena menjadi pilot projek,” imbuhnya.
Lebih jauh ia mengatakan, wacana konversi kompor induksi harus didahulukan koordinasi lintas sektoral. Selain itu harus ada insentif bagi masyarakat.
“Kan penggunaan kompor induksi ada beban pada pembayaran listrik, jadi harus ada insentif,” katanya.
Kemudian, lanjut dia, pemerintah harus menekan risiko kasus penggunaan kompor induksi. Seperti saat transformasi kompor minyak tanah ke kompor gas.
“Waktu itu (transformasi kompor minyak tanah ke gas) banyak kasus kompor meledak. Ini jangan terulang pada konversi kompor induksi,” ujarnya.
“Jadi perlu sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Jadi kesalahan masa lalu jangan berulang pada konversi kompor induksi,” imbuhnya.
Ia menambahkan, untuk pemenuhan kebutuhan listrik yang besar pada program tersebut diikuti semangat ramah lingkungan. Tidak lagi pembangkit listrik menggunakan batu bara. (nas)