INDOPOS.CO.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat, lima provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Itu berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 mengacu pada pendekatan hasil input Bawaslu Provinsi.
Khusus untuk tingkat provinsi dilakukan dengan dua pendekatan analisa. Pendekatan pertama berdasarkan hasil input data dari Bawaslu Provinsi dan pendekatan kedua berdasarkan hasil agregat penghitungan dari Bawaslu kabupaten/kota.
“Mencatatkan ada lima provinsi (15 persen) yang masuk kategori kerawanan tinggi,” kata anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty dalam keterangannya diterima, Sabtu (17/12/2022).
Kelima provinsi yang masuk wilayah dengan kerawanan tinggi antara lain Provinsi DKI Jakarta dengan skor 88,95, kemudian disusul Sulawesi Utara 87,48, Maluku Utara 84,86, Jawa Barat (77,04), dan Kalimantan Timur 77,04.
Sementara itu jika menggunakan analisa kedua, yakni hasil agregat penghitungan dari Bawaslu kabupaten/kota, ada 10 provinsi masuk ke dalam kategori kerawanan tinggi, yakni Provinsi Banten, Papua, Maluku Utara, Sulawesi Tengah.
“Yogyakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah,” tutur Lolly.
Dari empat dimensi yang diukur dalam indeks tersebut, dimensi penyelenggaraan pemilu menjadi dimensi paling tinggi dalam mempengaruhi terjadinya kerawanan pemilu.
Dimensi penyelenggaraan pemilu ini lebih tinggi konstribusinya terhadap potensi lahirnya kerawanan pemilu dibandingkan tiga dimensi lainnya, yakni dimensi konteks sosial politik, dimensi kontestasi, dan dimensi partisipasi politik.
Konstribusi dimensi penyelenggaraan pemilu yang lebih besar peluangnya melahirkan kerawanan di pemilu ini tidak saja terlihat di IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di tingkat provinsi, namun juga terekam di tingkat kabupaten/kota.
Di tingkat provinsi, dimensi penyelenggaraan pemilu tercatat menjadi dimensi paling tinggi dalam mempengaruhi kerawanan pemilu dengan skor 54,27.
“Dimensi berikutnya yang berpotensi besar melahirkan kerawanan pemilu adalah dimensi konteks sosial politik dengan skor 46,55,” jelas Lolly.
Kemudian dilanjutkan dengan dimensi kontestasi dengan skor 40,75. Terakhir, dimensi yang potensinya paling minim dalam melahirkan kerawanan pemilu adalah dimensi partisipasi politik yang memiliki skor 17,23.(dan)