INDOPOS.CO.ID – Rencana perombakan atau reshuffle para menteri Kabinet Indonesia Maju berembus kencang pascadeklarasi Partai Nasdem mendukung Anies Baswedan menjadi calon presiden (capres). Partai Nasdem yang merupakan bagian dari partai politik pendukung Presiden Jokowi dinilai melanggar komitmen koalisi untuk mengawal Presiden Jokowi hingga 2024.
Selain itu, Partai Nasdem dianggap bermain dua kaki, di mana selain bergabung dalam koalisi pengusung dan pendukung Presiden Jokowi, tetapi juga di sisi lain mengusung Anies sebagai capres yang notabene merupakan antitesa dari Jokowi.
Banyak spekulasi yang muncul terkait sinyal reshuffle yang akan dilakukan Jokowi. Ada yang meminta agar para menteri yang berasal dari kader Partai Nasdem sebaiknya diganti atau di-reshuffle. Ada tiga kader Partai Nasdem yang duduk di kursi Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.
Selain itu, ada yang mengimbau Partai Nasdem sebaiknya mundur dari koalisi partai pendukung Jokowi untuk memperjelas posisi politik, sehingga tidak terkesan bermain dua kaki.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selaku pengusung dan pendukung Presiden Jokowi tidak mau berkomentar banyak terkait wacana reshuffle Kabinet Indonesia Maju tersebut. PDIP menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi yang memiliki hak prerogatif untuk merombak kabinet.
“Kita tunggu tanggal mainnya saja. Presiden saya pikir sudah mengantongi hasil evaluasi terhadap para pembantunya (menteri),” ujar politikus PDIP Hendrawan Supratikno ketika ditanya indopos.co.id, Senin (2/1/2023).
Hendrawan yang merupakan anggota DPR RI tersebut mengatakan dalam melakukan reshuffle para menteri, Jokowi tentu mengacu pada hasil evaluasi kinerja.
“Basis evaluasi adalah kinerja dan kontribusi terhadap pencapaian visi Presiden,” kata Hendrawan.
Ketika ditanya terkait kemungkinan para menteri dari kader Partai Nasdem akan di-reshuffle, Hendrawan secara diplomatis mengatakan itu hak prerogatif presiden.
“Jika ada visi yang berbeda dengan visi Presiden, merupakan hak prerogatif Presiden untuk berhitung ulang,” ungkap Hendrawan.
Menurutnya, dalam setiap reshuffle, selalu ada fatsun politik yang dipegang oleh Presiden.
“Dalam setiap reshuffle, selalu ada kearifan dan fatsun politik yang dipegang. Pak Jokowi paham soal-soal tersebut,” tutup Hendrawan.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan kemungkinan kembali merombak jajaran menteri pada kabinet Indonesia Maju.
“Mungkin (akan melakukan reshuffle, red),” kata Jokowi usai meresmikan Bendungan Sukamahi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/12/2022).
Jokowi memastikan akan memberikan informasi terkait reshuffle kabinet Indonesia Maju ke masyarakat. “Ya nanti,” tutur Jokowi.
Sementara itu, survei Charta Politika Indonesia menunjukkan mayoritas publik setuju apabila Jokowi melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju.
Survei Charta Politika tersebut dilakukan pada 8-16 Desember 2022 dengan metode wawancara tatap muka terhadap 1.220 orang responden dengan margin of error 2,82 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
“Sebanyak 60,5 persen publik menyatakan puas dengan kinerja menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju. Namun, 61,8 persen responden juga setuju jika Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle,” ungkap Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya. (dam)