INDOPOS.CO.ID – Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof Karim Suryadi mengatakan, presiden menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan, dan bukan partai politik (Parpol). Sehingga, tidak elok turut pada pencalonan presiden 2024 mendatang.
.
“Jokowi harus menjaga jarak yang sama kepada semua (Anies Baswedan, Prabowo, Ganjar Pranowo dan lainnya),” kata Karim Suryadi secara daring, Minggu (8/1/2023).
Karena, lanjut dia, negara dengan sistem presidensial melakukan reshuffle kabinet harus berdasarkan guncangan politik tiba-. Sementara saat ini goncangan politik itu tidak ada.
“Untuk menyesuaikan strategi pemerintahan terhadap perubahan keadaan politik dan kebijakan. Sementara saat ini tidak ada perubahan-perubahan,” katanya.
Sementara, dikatakan dia, publik saat ini tengah memikirkan rancangan undang-undang (RUU) Cipta Kerja. “Kalau reshuffle ini harus dilakukan untuk mengatasi kegentingan ekonomi,” ungkapnya.
“Maka untuk melakukan reshuffle saat ini tidak hanya cukup menjadi hak prerogatif presiden saja,” imbuhnya.
Ia menyebut, dampak reshuffle akan luas. Oleh karena itu harus memperhatikan sensitivitas dunia usaha, sensitivitas bursa saham hingga psikologi politik masyarakat.
“Kalau mau dilakukan, maka lakukanlah. Tetapi yang harus direshuffle konkret saja,” ujarnya.
“Yang konkret saja, ganti semua menteri yang sudah memasang namanya di baliho calon presiden. Biar mereka fokus sampai 2024,” imbuhnya. (nas)