INDOPOS.CO.ID – Isu reshuffle kabinet menjadi dinamika politik yang biasa saja. Pernyataan tersebut diungkapkan Politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus dalam keterangan, Minggu (8/1/2023).
Ia menuturkan, reshuffle kabinet menjadi hak prerogatif presiden. Dan tidak ada pihak manapun yang bisa melakukan intervensi.
“Kalau pun itu (reshuffle) dilakukan presiden tentu berdasarkan evaluasi kinerja, soliditas hingga efektivitas menteri yang bersangkutan,” katanya.
Ia menyebut, rencana reshuffle kabinet sudah beberapa kali terjadi. Seperti di 2019 lalu dan era Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono).
“Kali ini ada kompleksitas (masa pemerintahan Jokowi harus dijaga), namun NasDem mencalonkan presiden yang jadi antitesa Jokowi. Di sini publik bertanya, sehingga kami jawab,” imbuhnya.
Ia menuturkan, wacana tersebut jadi koalisi pemerintahan Jokowi. Dengan berdasarkan landasan nawa cita. “Apakah kita sudah di rel yang sama, seperti contoh IKN (Ibu Kota Negara) baru. Anies sudah sejak awal sudah menolak, tidak akan meneruskan itu (menyetopnya),” ungkapnya.
Menurut dia, isu reshuffle bukan sekadar isu Anies Baswedan. Namun terkait pertarungan gagasan. “Presiden (bukan ketua parpol) tidak bisa menentukan capres, tapi dia ingin yang meneruskan tidak merubah 10 tahun yang sudah dibangun sebelumnya,” ujarnya.
“Kami ingin dialetika ini bisa menjadi pengalaman baru buat PDI Perjuangan, NasDem dan parpol lainnya,” imbuhnya. (nas)
