INDOPOS.CO.ID – Melihat gelombang kekerasan dan eskalasi di papua, Komnas HAM meminta tiap pihak kelompok pihak bersenjata, aparat untuk menghindari adanya kekerasan apalagi konflik bersenjata.
Pernyataan tersebut diungkapkan Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro di Jakarta, Sabtu (14/1/2023).
Dia mengapresiasi arahan Panglima TNI dan Kapolri saat melakukan kunjungan kerja ke Papua beberapa waktu lalu untuk penanganan pengungsi.
Ia berharap TNI/ Polri dapat memberi rasa aman bagi para pengungsi untuk kembali ke rumahnya. “Kami meminta kepada TNI/ Polri untuk mengambil langkah diperlukan dalam penanganan situasi keamanan di kabupaten Maybrat dengan tetap mengedepankan norma dan prinsip HAM,” ungkapnya.
“Kami menemukan indikasi eskalasi kekerasan di papua, terutama pasca penangkapan Gubernur papua Lukas Enembe. Kami meminta semua pihak untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan konflik dan kekerasan di Papua semakin meluas.
“Kami mengecam tindakan perusakan fasum (Fasilitas Umum) dan kami meminta semua pihak untuk tidak menyebar informasi provokatif yang bisa memunculkan sentimen negatif dan memperkeruh keadaan,” ujarnya.
“Secara khusus kami meminta aparat keamanan untuk tidak menggunakan kekuatan yang berlebihan dalam penanganan aksi massa dan mengedepankan langkah humanis sesuai prinsip HAM,” imbuhnya.
Komnas HAM, lanjut dia, meminta kepada Kapolda Papua dan Pangdam Cendrawasih dan Pemda Papua untuk menciptakan situasi kondusif secara berkelanjutan. Dengan melibatkan tokoh agama, adat dan masyarakat untuk meredam ketegangan di Papua.
“Kami akan terus memantau situasi HAM di Papua,” ucapnya. (nas)
