INDOPOS.CO.ID – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mendukung sistem proporsional tertutup untuk Pemilu 2024. Sebab pengalaman empat kali pemilu, terbukti tidak memberikan dampak perbaikan bagi akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Sudah waktunya kita kembali melaksanakan pemilihan umum, yang lebih sederhana yaitu kembali kepada sistem proporsional tertutup,” kata Hamdan Zoelva dalam akun Twitter pribadinya @hamdanzoelva dilihat, Sabtu (14/1/2023).
Selain itu, akuntabilitas wakil rakyat yang terpilih yang diharapkan menjadi keunggulan dari sistem proporsional terbuka, juga tidak terbukti. “Justru yang terbukti adalah kuasa uang dan oligarki menjadi lebih kuat,” nilainya.
Hal itu lah yang dihawatirkan oleh para founding fathers/mothers bahwa sisitem demokrasi liberal melanggengkan kekuasaan kapitalisme.
Mengenai kuasa uang dan modal untuk memenangkan pertarungan dalam pemilu, maka tidak bisa dihindari nafsu mengakumulasi modal ketika menjabat dapat dikhawatirkan terjaring penegak hukum.
“Berakibat terbukti banyaknya wakil rakyat yang harus berurusan dengan korupsi dan ditangkap KPK,” ujar Hamdan.
Sistem pemilu terbuka bahkan sangat rumit, sangat berat bagi para penyelenggara pemilu dan pemborosan uang negara karena biaya yang besar tidak bisa dihindari. Kondisinya berbeda dengan sistem pemilu tertutup
“Dengan sistem proporsional tertutup proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara menjadi lebih sederhana, biaya lebih murah, prinsip demokrasi tetap dipertahankan. Akuntabilitas pemerintah tetap bisa dijaga,” jelasnya.
Masalahnya hanya kekhawatiran atas dominasi partai dalam menentukan nomor urut, yang harus diantisipasi dengan demokratisasi internal parpol dengan menjadikan parpol sebagai badan hukum milik publik, bukan milik elit partai. “Parpol harus transparan dan didiaudit BPK,” ucapnya.
Menurutnya perubahan sistem ke proporsional tertutup, memberi jalan bagi penyederhenaan penyelenggaraan pemilu yang sekarang seperti sebuah organisasi pemerintahan tersendiri dengan biaya luar biasa.
“Dengan sistem proporaional terbuka yang melanggengkan oligarki, tidak memungkinkan untuk mewujudkan demokrasi dan keadilan ekonomi yang dicita-citakan oleh konstitusi,” imbuhnya.(dan)