INDOPOS.CO.ID – Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) satu suara dengan Komisi VIII DPR, yang menginginkan biaya haji terjangkau bagi para calon jemaah. Itu merespons usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023.
Pemerintah mengusulkan menaikkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023 menjadi Rp69,1 juta per jemaah. Usulan tersebut dinilai, memberatkan para calon jemaah.
“Kalau DPR bicara seperti itu, kita sebagai masyarakat tentu mengharapkan DPR juga memutuskan sesuau apa yang diomongkan,” kata Sekretaris Jenderal Amphuri Farid Aljawi melalui gawai, Jakarta, Selasa (24/1/2023).
Meski usulan BPIH itu belum final dan masih terbuka untuk dibahas bersama dengan Komisi Agama di DPR. Namun, DPR mempunyai andil penting dalam persetujuannya.
“Pemerintah dalam hal ini Kemenag mengusulkan kepada Komisi VIII DPR tentang kenaikan, adapun persetujuan tentu ada di komisi VIII, seandainya setuju bagaimana, tidak setuju bagaimana,” ucap Farid.
Ia menyadari, banyak komponen haji yang mengalami peningkatan biaya seperti akomodasi dan pengaruh ketidakpastian global.
Sementara pemanfaatan dana nilai manfaat sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2022 yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terus mengalami peningkatan.
“Kalau bicara memberatkan, semua kenaikan itu memberatkan. Keadaan ekonomi saat ini kurang baik, tapi ada dasarnya juga pemerintah menaikan, karena sudah 10 tahun tidak ada kenaikan,” ucap Farid.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menyatakan, pihaknya ingin biaya haji terjangkau rakyat. “Prinsipnya, kami ingin biaya haji ini dapat terjangkau masyarakat sesuai dengan prinsip istitho’ah atau kemampuan,” kata Ace melalui keterangan, Senin (23/1/2023).
Komisi VIII masih akan membahas soal pembiayaan haji tahun 2023 pekan ini dengan Dirjen Haji dan Umroh, Kementerian Kesehatan, pihak maskapai penerbangan, serta pihak-pihak terkait dengan layanan haji baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi. (dan)