INDOPOS.CO.ID – Presiden Joko Widodo mengaku sedih terhadap tragedi yang menimpa warga yang menjadi korban atas terbakarnya Depo Pertamina Plumpang Jakarta.
Usai memberikan bantuan sembako Jokowi langsung jumpa pers dan memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono agar mencarikan solusi.
“Harus ada solusinya. Bisa saja Plumpangnya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser ke relokasi,” cetus Jokowi. Minggu (5/3/2023).
Selain itu Presiden Jokowi yang diketahui adalah mantan Gubernur DKI Jakarta ke 14 pada periode 15 Oktober 2012 – 16 Oktober 2014 mengakui Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2009 sudah berencana membangun lokasi penyangga aliran air antara Depo Pertamina Plumpang Jakarta dengan pemukiman warga. Namun, rencana itu tidak terealisasi hingga saat ini Jokowi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.
“Dulu memang sudah direncanakan untuk dibuat saluran air, di bagian kanan dan kirinya aliran sungai, tetapi memang belum sampai kepada titik mencarikan solusi kepada penduduknya yang ada di situ,” kata Jokowi.
Dia menerangkan pada lahan pemukiman padat penduduk yang seluas 1,5 hektar terdapat 12 rukun tetangga ini seharusnya digunakan untuk zona air yang dibuatkan untuk melindungi objek vital.
“Zona ini memang harusnya zona air entah dibuat sungai, harus melindungi dari objek vital yang kita miliki. Karena barang-barang di dalamnya barang-barang yang sangat bahaya untuk berdekatan dengan masyarakat, apalagi dengan pemukiman penduduk,” terangnya.
Diberitakan sebelumnya, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi menerangkan, pasca Depo Pertamina Plumpang terbakar pada Tahun 2009, Pemerintah daerah telah membuat konsep tentang jarak aman pemukiman warga dengan Depo Pertamina untuk diajukan pada Pertamina.
“Dulu konsepnya di 2009 pemerintah daerah bersama forkopimda mengusulkan kepada Pertamina bahwa harus ada batas wilayah berbahaya selebar 50 meter kira-kira itu,” kata dia.
Meskipun konsep yang dibuat Pemerintah beserta unsur Forkopimda telah diajukan pada Pertamina tidak diterapkan, mantan Wali Kota Jakarta Utara periode 2014–2015 itu menyayangkan sikap Pertamina atas regulasi yang dibuat.
“Ya kita kembalikan ke Pertamina lagi,” katanya. (Fer)