Pasca-Insiden Plumpang, Pengamat: Jangan Jadikan Rakyat sebagai Dagangan Politik

Pasca-Insiden Plumpang, Pengamat: Jangan Jadikan Rakyat sebagai Dagangan Politik - plumpang 7 - www.indopos.co.id

Kendaraan milik warga hangus terbakar pasca kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, Selasa (7/3/2023). Foto: Feris Pakpahan/INDOPOS.CO.ID

INDOPOS.CO.ID – Insiden terbakarnya Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara yang setidaknya tercatat 1.300 warga terdampak menjadi korban terus menuai polemik. Janji-janji para tokoh politik saat pemilihan kepala daerah pun mulai terendus di kalangan publik.

Pengamat Politik, Zaki Mubarak saat dihubungi Indopos.co.id via seluler mengatakan para partai politik yang akan mencalonkan kandidatnya sebagai kepala daerah diharapkan tidak lagi memberikan janji manis kepada warga miskin kota.

“Jangan sampai rakyat jadi barang dagangan politisi. Kalau terjadi musibah, semua lepas tangan, katanya, Senin (6/3/2023).

Dikatakan, setiap warga sipil dilindungi undang-undang sudah sepatutnya calon kepala daerah yang memenangkan pemilu menunaikan kontrak politiknya.

“Keselamatan rakyat adalah yang paling utama dan harus di utamakan. Jadi apapun yang membahayakan publik dan melanggar harus dinyatakan batal,” ujarnya

Masih kata Zaki, Pemerintah harus memberikan win-win solution bagi warga yang terdampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang agar mendapatkan hunian yang layak.

“Yang penting saat ini pemerintah harus memberikan alternatif yang layak dan manusiawi. Salah satu jalan keluarnya ya pemberian rumah rusun,” tutupnya.

Kegiatan warga RW 09 saat di lokasi pengungsian yang berada di GOR Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara, Minggu (5/3/2023) Foto: Feris Pakpahan/INDOPOS.CO.ID

Dihubungi terpisah, Pendiri LSM Lingkar Madani (LIMA) menyayangkan sikap masa pemerintahan era Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta yang dinilai tidak berani memberikan kebijakan jangka panjang bagi kemaslahatan warga Tanah Merah Bawah.

“Anies cuma cari aman, era Anies tidak penggusuran atau relokasi,” ucapnya.

Ray menuturkan, setelah Anies terpilih menjadi Gubernur DKI, ia menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sementara kawasan kepada warga Kampung Tanah Merah. IMB Kawasan adalah izin itu berlaku untuk satu RT dalam satu kawasan. Dengan izin itu, warga Kampung Tanah Merah bisa mengakses kebutuhan dasar seperti listrik dan air.

“Visi misi para calon pemimpin harus dibuat jangka panjang, jangan sekedar membuat kebijakan yang terlihat pro terhadap kalangan bawah pada hakekatnya malah mengundang masalah atau alih alih selesai masalah, malah nambah masalah,” ketusnya. (fer)

Exit mobile version