INDOPOS.CO.ID – Buntut terbakarnya Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara berdampak 1300 warga menjadi korban terus menuai kecaman dan aksi protes dikalangan publik.
Pasalnya, usai dicopotnya Direktur Penunjang Bisnis Pertamina Dedi Sunardi santer beredar. Kali ini, aksi unjuk rasa yang tergabung dalam Ikatan Masyarakat Peduli Hukum (IMPH) menggelar aksi demonstrasi di depan Gerbang Utama Grha Pertamina, Jakarta Pusat untuk menuntut pemecatan Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawanti.
Hasil pantauan Indopos.co.id di lokasi, meski aksi tersebut berlangsung damai, namun Jalan Medan Merdeka Timur pada sore tadi mengalami kepadatan arus lalulintas.
Para pengunjuk rasa menuntut pemecatan Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawanti yang dinilai gagal memimpin perusahaan Pertamina besutan BUMN tersebut.
“Dirut Pertamina Nicke Widiyawanti harus menhundurkan diri sebagai tanggung jawab kinerja dan moral atas kegagalan perusahaan pertamina,” ucap Kordinator Aksi IMPH, Mikel di lokasi kepada Indopos.co.id, Rabu (8/3/2023).
Selain itu kata dia, Pemerintah diminta untuk membentuk satuan tugas khusus untuk mendalami insiden kebakaran Depo Pertamina Plumpang pada pekan lalu.
“Bentuk tim independen untuk investigasi kecelakaan dan kebakaran depo plumpang,” katanya.
Dihubungi terpisah, Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Zaki Mubarak menilai Menteri BUMN Erick Tohir atas pencopotan Direktur Penunjang Bisnis Pertamina Dedi Sunardi langkahnya kurang pas bahkan terkesan bias di hadapan publik.
“(Pemecatan) itu menurut saya kesalahan kolektif. Pertama good governance di Pertamina tidak jalan, terutama aspek pengawasan dan maintenance. Jika itu berjalan, quality control berjalan baik maka ledakkan pipa bisa dihindari. Setidaknya bisa dideteksi jika ada potensi masalah,” katanya.
Dikatakan, selain itu banyak juga kebijakan-kebijakan yang dilakukan Pertamina pada tahun lalu juga menuai kontroversi.
“Jadi pengabaian tampaknya telah berlangsung lama. Internal pertamina memang bermasalah,” tegasnya.
Masih kata Zaki, dia menyarankan para pemangku kebijakan pada sudah sepatutnya bisa memberikan keputusan yang tidak menciderakan kepercayaan masyarakat pada pemerintah.
“Jika di negara yang beradab, negara dengan good governance yang kuat, seperti Jepang contohnya, tidak hanya dirut yang berhenti, menterinya juga harus berhenti,” terangnya. (Fer)