Masyarakat Minta Aparatur Penegak Hukum Tidak “Bermain” di Kemenkeu

feris

Direktur Akademi Hukum dan Bisnis Indonesia (AHBI) Petrus Loyani, Selasa (14/3/2023). Foto: Feris Pakpahan/INDOPOS.CO.ID

INDOPOS.CO.ID – Pengamat Ekonomi, Petrus Loyani mengingatkan aparatur penegak hukum harus konsisten dan transparan dalam mengungkap skandal dugaan tindak pidana pencucian uang di Kemenkeu. Hal ini, berdasarkan data temuan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang melibatkan sebanyak 964 pegawai Kemenkeu yang karena diduga transaksi keuangannya tidak wajar.

“Sudah sangat jelas. Aparatur Penegak Hukum harus tindak oknum pejabat pajak korup. pasalnya (yang dilanggar) banyak itu, jadi jangan main disitu” ketusnya.

Ilustrasi. Foto: BKN untuk INDOPOS.CO.ID

Hal senada disampaikan Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengapresiasi langkah penegak hukum. Dia pun meyakini kinerja aparatur penegak hukum dalam mengungkap skandal dugaan tindak pidana pencucian uang terungkap secara transparan.

“Untuk teknis kita serahkan sepenuhnya kepada penegak hukum, yakinlah mereka paham apa yang harus dilakukan,” ucapnya.

Seperti diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengungkapkan saat ini proses investigasi sejumlah pegawai di lingkungan Kemenkeu yang memiliki transaksi keuangan tidak wajar sedang berjalan. Hal ini diungkapkannya bersama Menkopolhukam, Mahfud MD pada konpers beberapa hari lalu. (fer)

Exit mobile version