INDOPOS.CO.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi soal pemecatan Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan (Dirlidik) KPK. Pemberhentian seseorang dari institusi memiliki aturan yang harus diikuti.
Ia menekankan, dalam perpindahan penempatan kerja dalam suatu instusi maupun lembaga tak bikin riuh.
“Di setiap institusi ada mekanismenya. Ada aturan-aturan SOP-nya, ada semuanya. Jadi ikuti itu saja. Kita harapkan jangan sampai mutasi perpindahan itu membuat kegaduhan,” kata Jokowi usai tinjau pasar Rawangun dan Pasar Johar Baru, Jakarta, Rabu (5/4/2023).
“Semua ada aturannya. Dilihat saja mekanisme aturannya seperti apa,” tambahnya. Pemberhentian Endar dari KPK sempat menjadi polemik, sebab dilakukan secara sepihak. Padahal Polri telah mengirim surat perpanjangan masa tugasnya di lembaga antirasuah itu.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan, pihaknya telah berkirim surat kepada lembaga antirasuah perihal perpanjangan masa jabatan Endar Priantoro yang berakhir pada 31 Maret 2023.
“Jadi masa tugas habis. Habisnya 1 April, nah sebelum 1 April, tanggal 29 Maret, Polri menyurati lagi untuk memperpanjangan yang bersangkutan,” kata Ramadhan di Jakarta, Senin (3/4/2023).
Ia membantah KPK menolak perpanjangan masa tugas Endar Priantoro. Meski KPK telah menunjuk Ronald Worotikan sebagai pelaksana tugas Direktur Penyelidikan KPK.
“Ngga ada menolak. Dari mana menolaknya. Ya, kan kita ngga tau, ya kan. Itu bukan menolak, Plt kan,” tutur Ramadhan.
Sebelum masa tugas yang bersangkutan berakhir, KPK telah mengirim surat ke Korps Bhayangkara atau sehari setelah surat dari Polri dikirimkan. Karenanya instansi dan lembaga itu bakal kembali koordinasi.
“Ya, makannya nanti kita akan koordinasi lagi. Plt kan pelaksana aja, lain kalau sudah dibuat, sudah dilantik gitu loh,” imbuh Ramadhan. (dan)