Jokowi Dianggap Cawe-Cawe di Pilpres 2024, Pengamat Sorot Problem Kenegarawanan

Jokowi Dianggap Cawe-Cawe di Pilpres 2024, Pengamat Sorot Problem Kenegarawanan - ketum - www.indopos.co.id

Sejumlah Ketum Parpol koalisi Pemerintah datang diundang ke Istana Negara, Jakarta. Foto: Instagram/@prabowo

INDOPOS.CO.ID – Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin berpandangan, ada masalah serius memasuki tahun politik untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yakni, hilangnya sikap kenegarawanan.

Prsiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap, cawe-cawe atau ikut campur dalam pembentukan koalisi parpol jelang Pilpres 2024. Sehingga tak heran, muncul kritik dari berbagai pihak.

“Di (Pemilu) 2024 ini ada problem kenegarawanan, di mana pak Jokowi dianggap ikut cawe-cawe dalam konteks membangun kontruksi atau melengkapi puzzle-puzzle koalisi yang dibangun menjelang Pilres 2024. Makanya banyak yang mengkritik,” kata Ujang melalui gawai, Jakarta, Senin (8/5/2023).

Apalagi Jokowi baru-baru ini mengumpulkan, enam ketua umum partai politik (parpol) koalisi pemerintah di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan tersebut sangat kental muatan politiknya karena Nasdem tidak diundang.

Salah satu kritik datang dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK), seharusnya Nasdem diajak dalam pertemuan tersebut. Tentu pembahasannya bukan hanya soal pemerintahan, melainkan dinamika politik Tanah Air.

“Terakhir kritik itu muncul ketika pertemuan 6 ketum parpol di Istana Negara beberapa waktu lalu. sebenarnya pertemuan di DPP PAN tidak ada masalah, ngga ada yang mengkritik,” ucap Ujang.

“Tetapi ketika pertemuannya itu dilakukan di Istana, pak JK bilang kalau bahas pembangunan silakan, kalau politik, kira-kira tidak boleh. Nah, kalau pembangunan kenapa Nasdem tak diundang,” tambahnya.

Sejumlah ketua umum partai politik koalisi pemerintah usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Selasa (2/5/2023) malam. Foto: Instagram/@prabowo

JK menyinggung sikap Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jelang berakhirnya masa jabatan yang tak terlalu mengurusi politik.

“Saya melihatnya kritik yang wajar dari pak JK kepada pak Jokowi. Kita punya pengalaman di masa lalu. Ibu Mega posisi netral, di tengah. Bahkan tahun 2004 karena beliau tidak memihak sampai kalah dengan pak SBY. Itu jiwa kenegarawan Ibu Mega,” tutur Ujang.

SBY pun punya jiwa kenegarawanan ketika Pilpres 2014, ketika Jokowi menang, pak SBY netral, tidak memihak ke mana-mana. “Itu lah sikap kenegarawanan yang dibangun bu Mega dan pak SBY,” imbuhnya. (dan)

Exit mobile version