DPR Minta Pemerintah Jangan Berlindung Dibalik Polusi Udara untuk Hapus BBM Murah

dpr

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto. Foto : istimewa

INDOPOS.CO.ID – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto minta Pemerintah cermat membuat perhitungan dengan mempertimbangkan semua aspek secara menyeluruh atas rencana menekan tingginya kadar pencemaran udara dengan cara mendorong penggunaan BBM beroktan tinggi oleh masyarakat,

Dirinya memgakui, secara umum semakin tinggi tingkat RON, maka semakin bagus tingkat pembakaran mesinnya, timbal lebih sedikit dan tentunya semakin bersih. Jadi semakin ramah lingkungan.

“Namun demikian, secara keekonomian bagaimana hitung-hitungannya. Karena semakin tinggi RON semakin mahal harga jualnya. Untuk itu Pemerintah harus mensubsidi harga jual tersebut sehingga terjangkau masyarakat. Pemerintah jangan sekedar menggeser penggunaan BBM ke arah yang beroktan tinggi, namun membebankan harga energi yang tinggi tersebut kepada masyarakat,” kata Mulyanto dalam keterangannya, Senin (28/8/2023)

Mulyanto menegaskan, pemerintah jangan sampai terkesan menjadikan program ini sebagai cara untuk menghapus pengadaan BBM murah bagi rakyat.

Ilustrasi polusi udara Jakarta. Foto: Istimewa

“Di Malaysia yang disubsidi adalah BBM setara pertamax plus (RON 95). Masyarakat di sana senang karena bisa menikmati BBM yang bagus dan bersih. Namun dengan harga subsidi yang terjangkau,” ujarnya.

Atas dasar itu, lanjutnya, pemerintah harus cermat membuat perhitungan besaran subsidi yang diperlukan untuk menjalankan program ini.

“Kalau pemerintah punya uang maka sebaiknya harga Pertamax disubsidi agar harga jualnya setara dengan harga Pertalite eksisting. Jangan menghapus Pertalite, namun menyisakan BBM dengan harga mahal bagi rakyat,” pungkas politisi dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. (dil)

Exit mobile version