DPR Minta Pemerintah Bijak Kelola Sumber Daya Alam

kawasan-industri

Ilustrasi kawasan industri. Foto: Dok Kemenperin

INDOPOS.CO.ID – Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS, Amin Ak mendesak pemerintah bijak dalam mengelola sumber daya alam (SDA), termasuk nikel. Setidaknya ada tiga potensi ekses atau eksternalitas yang timbul seiring dengan eksploitasi nikel berlebihan.

Persoalan pertama, eksploitasi nikel sangat mengkhawatirkan karena akan menyebabkan cadangan nikel cepat habis. Sehingga berdampak buruk pada aspek keberlanjutan program pembangunan berbasis SDA.

Hilirisasi yang dilakukan saat ini belum dibarengi dengan industrialisasi berbasis nikel di dalam negeri. Itu dikhawatirkan ekstraksi sumber daya tambang besar-besaran mengejar pertumbuhan ekspor produk olahan smelter.

“Jika dibarengi industrialisasi, produk smelter itu dijadikan bahan baku industri berbasis nikel, seperti baterai maupun industri stainless steel, nilai tambahnya bisa 10 kali,” kata Amin dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (30/8/2023).

Bila Pemerintah mengembangkan industri berbasis nikel, bukan hanya sekedar hilirisasi smelter, untuk mendapatkan nilai ekspor Rp500 triliun, Indonesia hanya perlu mengeruk 160 ribu ton nikel per tahun.

Sebaliknya, laju ekstraksi nikel yang menembus 1,6 juta metrik ton per tahun, sangat mengkhawatirkan dari sisi ketahanan energi maupun ketahanan industri berbasis nikel.

“Saya minta Presiden Jokowi mengadopsi kerangka kerja neraca sumber daya alam yang ditetapkan PBB, dalam kebijakan pembangunannya. Tanpa neraca SDA cadangan nikel kita bakal cepat habis,” ucap Amin.

Persoalan kedua yang timbul dari esktraksi SDA tanpa memasukan kerangka neraca SDA, adalah potensi munculnya konflik sosial di masa depan. Hal itu akibat ketiadaan “horizontal wealth effect”, karena perusahaan nasional maupun lokal tidak memperoleh manfaat signifikan dari hilirisasi nikel.

Manfaat terbesar dari ekstraksi SDA hanya dinikmati perusahaan asing bermodal besar. Tak heran yang terjadi adalah angka pertumbuhan ekonomi daerah diklaim tinggi, tapi angka kemiskinan justru malah bertambah.

“Pemerintah harus menyiapkan daerah agar mampu mengembangkan ekonomi daerah berbasis sumber daya alam. Termasuk dengan membangun ekosistem industri di daerah,” imbuh Amin.(dan)

Exit mobile version