INDOPOS.CO.ID – Pemerintah, khususnya lembaga penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) ataupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta intlijen diminta untuk mewaspadai keterlibatan lembaga kemasyarakatan (LSM/NGO) asing, khususnya dari Amerika jelang pelaksanaan Pemilu 2024.
“Belajar dari pengalaman sejak pemilu 2009 LSM Amerika sudah banyak bermain di berbagai kegiatan pemilu di berbagai lembaga negara dan penyelenggara pemilu di negeri ini,” kata Ray Rangkuti dalam Diskusi Pemilu bertajuk “Mewaspadai LSM Amerika di Pemilu 2024” bersama Dr Satrio Arismunandar wartawan senior yang pemimpin redaksi OrtbitIndonesia.com dan Wakil Ketua Umum Gerakan Bhineka Nasionalis (GBN) dan Dewan Pakar DPP GA GMNI, Bob Randilawe di Jakarta, Minggu (17/9/2023).
Ray mencontohkan pada pemilu 2009 lalu, publik sempat dihebohkan dengan keberadaan UNDP yang berkantor di dalam kawasan gedung DPR RI.
“Hingga selang bebetapa tahun kemudian kami para saya bersama pemerhati pemilu lainnya meminta agar kantor tersebut ditutup. Karena DPR adalah area yang steril. Dan alhamdulillah-nya akhirnya kantor LSM Amerika itu ditutup,” ucapnya.
Tak hanya DPR, kata Ray, upaya keterlibatan LSM Amerika di Pemilu berlanjut dengan upaya menjalin kerja sama dengan KPU untuk menjalani program sistem hitung (situng) jelang pemilu 2014.
“Inikan berbahaya kalau mereka pihak asng sampai tahu paswordnya bisa disalahgunakan atau dikacauka penghitungan KPU,” tukas Ray.
Menurut direktur Lingkar Madani (Lima) ini, akan ada kepentingan asing yang selalu menyertai perubahan politik.
Tak hanya di Indonesia, tetapi di banyak negara lainnya terlebih posisi Indonesia yang makin menentukan arah perkembangan dunia.
Oleh karena itu, menurutnya, hal itu tidak bisa diabaikan begitu saja tingkat kepentingan asing terhadap Indonesia.
“Saya kira tidak cuma Amerika, Oleh karena itu, cawe cawe lembaga asing harus terus diwaspadai. Teritama juga oleh intelejen di negeri ini,” pungkas Ray.
Pembica lainnya Dr Satrio Arismunandar menyatakan, acara ini digelar guna merespons liputan investigatif Kit Klarenberg dari MintPress News (media AS) yang mengaku mendapat bocoran dokumen menunjukkan badan intelijen Amerika CIA sedang menyiapkan “color revolution” (revolusi warna) di Indonesia, meski kemudian dibantah oleh Kedutaan Amerika untuk Indonesia.
“Namun, bocoran dokumen yang saya peroleh memang mendukung laporan MintPress News, tentang adanya campur tangan AS lewat LSM-LSM seperti IRI sebagai proksi. Dan kalau dibantah, itu hal yang wajar. Tapi nyatanya media tersebut tidak digugat oleh pemerintah Amerika,” cetusnya.
Dia menyebutkan LSM AS terindikasi mencoba ‘mengkader’ para politisi yang potensial jadi elite politik di parpol agar nantinya bersikap pro-kepentingan AS.
“Seluruh masyarakat harus menggunakan hak pilih secara benar, untuk menjaga berlangsungnya pemilu dan pilpres 2024 yang transparan, jujur dan adil,” lanjut dia.
Satrio juga meminta agar penyelenggara pemilu untuk menjalankan tugas sesuai hukum dan aturan.
“Pemerintah harus mengawasi LSM asing, khususnya LSM Amerika, sesuai hukum yang berlaku hingga suasana pemilu yang kondusif bisa diciptakan,” tegas Satrio.
Sementara itu, Waketum GBN Bob Randilawe mengatakan setiap negara memiliki kepentingan, apalagi Amerika Serikat sebagai negara adidaya.
Menurutnya, AS tentu saja ingin tetap mengendalikan dominasinya terhadap ekonomi, persenjataan, dan kawasan.
“Bahkan, Joseph Stiglitz mengatakan kalau enggak ada perang Amerika itu runtuh sebagai negara adidaya. Maka dari itu, gerakan negara-negara BRICS yang dimotori PM India Narendra Modi bahwa ke depan perdamaian dunia itu harus didasari kemanusiaan bukan perang. Nah, ini antitesa terhadap Amerika,” ujar Bob menambahkan. (dil)
