INDOPOS.CO.ID – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak Presiden Jokowi turun tangan untuk menyelesaikan konflik di Rempang, Batam. Senator Fachrul Razi yang juga Ketua Komite I DPD RI meminta Presiden Jokowi agar berpihak pada rakyat.
“Presiden harus melindungi rakyatnya dan sumber daya alam yang ada di Rempang,” kata Fachrul Razi dalam keterangan, Sabtu (16/9/2023).
“Negara harus hadir melindungi rakyat di Rempang. Presiden jangan lupa kalimat: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”,” imbuhnya.
Itu artinya, lanjut dia, Presiden harus melindungi rakyat dan tanah ulayat di Rempang, dan juga melindungi kekayaan alam yang ada di Rempang untuk Rakyat yang ada di Rempang.
“DPD RI akan terus kritis melindungi tanah ulayat, agar dinikmati oleh rakyat, dan selalu mengingatkan pentingnya tanah ulayat sebagai perintah Pancasila dan Konstitusi UUD 1945 untuk melindungi adat istiadat dan budaya Indonesia,” tegasnya.
Ia mengingatkan Presiden Jokowi bahwa kasus di Rempang adalah fenomena gunung es yang juga terjadi di seluruh Indonesia. “Negara harus hadir melindungi tanah ulayat. Presiden harus melindungi rakyat di Rempang, bukan berpihak pada swasta,” ungkapnya.
Ia mengecam kekerasan yang terjadi terhadap masyarakat. Dan berharap Presiden untuk menghentikan kekerasan yang berpotensi melanggar HAM.
“Dengan kerasnya sikap penolakan dari masyarakat ini, sudah seharusnya Presiden Jokowi turun tangan. Memang Presiden sudah merespon kasus ini dengan menanggapi bahwa penolakan masyarakat Rempang disebabkan “komunikasi yang kurang baik”,” ujarnya.
“Kedatangan Menteri Investasi Bahlil Lahadia untuk menjelaskan kepada warga ini dirasa belum cukup. Presiden harus menjalankan peran komunikasinya dengan langsung menengahi konflik yang terjadi,” imbuhnya. (nas)