INDOPOS.CO.ID – Bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto bersama partai politik (parpol) pengusung bekerja keras untuk menetapkan bakal cawapresnya.
Saat ini ada tiga nama potensial yang banyak disebut yakni Airlangga Hartarto usulan Partai Golongan Karya (Golkar), Erick Tohir usulan Partai Amanat Nasional (PAN), dan Yusril Ihza Mahendra usulan PBB.
“Bacapres KIM Prabowo Subianto harus jeli memilih bacawapres. Selain faktor elektabilitas, juga yang bersih dari kasus dan potensi masalah hukum,” ujar pengamat politik Syahrial Mayus dalam keterangannya, Kamis (21/9/2023).
“Kalau mau aman, Prabowo pilih cawapres yang kalau bisa bersih dari catatan kasus hukum,” tambahnya.
Hal itu berdasarkan pengalaman pada pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan presiden (pilpres) sebelumnya. Banyak kampanye hitam dan saling serang dengan membongkar kasus-kasus lama.
“Sejarah membuktikan di pemilu apalagi pilpres selalu terjadi black campaign, saling serang, saling bongkar borok lawan,” ungkap Syahrial.
Menurutnya, dari ketiga nama di atas hanya Yusril yang dapat dikatakan bersih dari catatan hukum. Karena itu, Prabowo sebagai capres harus betul-betul jeli memilih pendampingnya.
Diketahui, Airlangga beberapa waktu lalu dipanggil Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).
Belakangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) menemukan terdapat banyak masalah dalam pelaksanaan proyek di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BPK menyebut 13 proyek di BUMN yang didanai dengan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp10,49 triliun hingga saat ini belum selesai.
Menurutnya, temuan BPK itu bisa saja menyeret nama Erick sebagai Menteri BUMN. Sementara Yusril bersih dari kasus hukum.
“Saya kira semua data itu harus jadi pertimbangan serius,” ujar Syahrial.(nas)
