INDOPOS.CO.ID – Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin meyakini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tak akan mencabut dukungan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), seiring berbedanya pilihan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Anggapan yang muncul terjadi kerenggangan antara Jokowi dengan partai penguasa, lantaran tak satu suara dalam kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Kalau soal perang PDIP dengan Jokowi apakah akan menarik kabinet? saya meyakini engga, karena PDIP akan konsisten mendukung Jokowi hingga akhir, hingga Oktober 2024,” kata Ujang melalui gawai, Jakarta, Senin (23/10/2033).
Menurutnya, PDIP tak mungkin gegabah menentukan sikap merespons ketidaksamaan pandangan urusan pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Paling penting tetap menjaga Pemilu damai.
“Saya melihatnya begitu, karena PDIP berbicara tidak sempit, kelihatannya berbicara ke depan untuk menjaga kestabilan politik, ekononi dan hukum. Kelihatannya tidak akan menarik dukungan dari kabinet,” ucap Ujang.
Apalagi partai berlambang kepala banteng itu telah berkomitmen, mengawal pemerintahan Jokowi yang tersisa setahun lagi. Kader PDIP di kabinet tentu punya andil menyukseskan program pemerintah.
“Kelihatannya agak berat PDIP mencabut kabinet, karena bagaimana pun jabatan (red) itu penting dan bagaimana pun bahwa itu adalah amanah yang harus dituntaskan,” imbuhnya.
PDIP telah mengusung, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Sementara Jokowi diisukan mendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dengan Gibran Pranowo.
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani telah menanggapi isu yang menyebut partainya akan menarik seluruh kadernya di Kabinet Indonesia Maju.
“Ya itu isu namanya,” ucap Puan usai menghadiri acara Silaturahmi Mbak Puan bersama Gus dan Ning di Surabaya, Sabtu (21/10/2023).
Puan menyatakan, presiden memiliki hak prerogatif untuk memerintahkan para menterinya dalam menjalankan tugas.
“Jadi, kalau presidennya masih percaya dan kemudian masih menugaskan menteri-menteri yang ada, ya semua menteri itu wajib untuk bisa menuntaskan dan membantu presiden dalam bekerja di kabinet,” jelas Puan. (dan)
