INDOPOS.CO.ID – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengeluarkan, narasi indikasi tekanan kekuasaan dan hukum menjelang Pilpres 2024. Mereka bahkan mengklaim telah berkomunikasi dengan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). Mungkinkah mereka bergabung di putaran kedua Pilpres, jika salah satunya gugur?
Menurut analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun, peluang dua belah pihak bergabung terbuka lebar. Sebab, mereka mempunyai tandingan yang sama. Diketahui PDIP mengusung, pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Mahfud MD.
“Peluangnya sangat besar karena memiliki lawan kontestan yang sama, yaitu cenderung melihat pasangan Prabowo-Gibran sebagai pasangan yang maju melalui noktah hitam putusan Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Ubedilah melalui gawai, Jakarta, Selasa (21/11/2023).
Senada, Akademisi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta A Bakir Ihsan menyebut, kubu Ganjar dan Paslon AMIN bersekutu pada putaran kedua kontestasi Pilpres 2024. “Besar kemungkinan, karena merasa punya lawan yang sama,” nilai Bakir secara terpisah saat dikonfirmasi.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti berpandangan, paslon AMIN tidak mau diajak bekerja sama khususnya dalam menghadapi isu yang dibawa PDIP. Mengingat, persoalan tersebut tidak mempengaruhi paslon mempunyai slogan Perubahan itu.
“Koalisi Amin memandang bahwa masalah ini hanyalah semata hubungan Jokowi dengan PDIP. Bukan hubungan mereka dengan (Presiden) Jokowi,” ucap Ray secara terpisah lewat keterangannya.
Sehingga koalisi Amin merasa tidak mesti dilibatkan dalam hal kegundahan PDIP tersebut. Sekaligus menandakan bahwa mereka tidak serta merta akan bergabung dengan koalisi Ganjar, bila salah satu di antara mereka tersingkir dari kompetisi Pemilu.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, adanya indikasi tekanan kekuasaan yang menyasar kubu paslon jagoannya Ganjar Pranowo – Mahfud MD.
Hasto mengklaim, PDIP membangun komunikasi dengan kubu pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ihwal indikasi tekanan jelang pesta demokrasi 5 tahunan itu.
“Kita menyepakati dengan AMIN juga, penggunaan suatu instrumen hukum, penggunaan instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini kami juga membangun komunikasi dengan AMIN karena merasakan hal yang sama,” ucap Hasto kepada wartawan di kawasan, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2023). (dan)
