INDOPOS.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan, kepemilikan data pemilih tidak hanya dimiliki oleh pihaknya, namun juga dimiliki oleh banyak pihak, termasuk partai politik, selaku peserta pemilu.
Hal tersebut diucapkan oleh Ketua KPU Hasyim Asya’ari dalam menanggapi bocornya data 250 juta daftar pemilih untuk Pemilu 2024.
“Data DPT Pemilu 2024 (dalam bentuk soft copy) tidak hanya berada pada data center KPU, tapi juga banyak pihak yang memiliki data DPT tersebut,” jelasnya dalm keterangan persnya, Rabu (29/11/2023).
“Karena memang UU Pemilu mengamanatkan kepada KPU untuk menyampaikan DPT soft copy kepada partai politik peserta Pemilu 2024 dan juga Bawaslu,” sambung dia.
Kendati begitu, ia menambahkan, tim KPU bersama Gugus Tugas Keamanan Siber sedang bekerja menelusuri atau menginvestigasi kebenaran dugaan kebocoran tersebut.
“Tim KPU dan Gugus Tugas (BSSN, Cybercrime Polri, BIN, dan Kemenkominfo) sedang bekerja menelusuri kebenaran dugaan sebagaimana pemberitaan tersebut (kebocoran data),” terangnya.
Sementara itu, Hasyim menjelaskan terkait website Sidalih yang sedang dalam maintenance. Hasyim menuturkan website itu dilakukan maintenance sejak pekan lalu, dengan tujuan traffic data lancar.
“Maintenance sudah dilakukan sejak pekan lalu, karena lalu lintas perkembangan input data pindah milih sedang berjalan, supaya traffic data lancar,” paparnya.
Senada juga disampaikan oleh Komisioner KPU Betty Idroos. Menurutnya, KPU berkoordinasi dengan BSSN untuk menindaklanjuti informasi kebocoran data itu. KPU mengungkap saat ini proses penelusuran kebocoran tersebut masih dijalankan.
“Sekarang lagi kita minta bantuan dari satgas cyber, sekarang yang bekerja BSSN, dia menaungi Mabes,” katanya.
“Sudah kita koordinasikan, lagi di-crosscheck dulu ya,” tambahnya.
Sebagai informasi, kebocoran data itu viral di media sosial di hari pertama kampanye pada Selasa (28/11/2023).
Salah satu akun di media sosial X membeberkan dalam cuitannya mengenai threat actor bernama Jimbo menjual data-data dari KPU.
Data-data tersebut dijual dengan 2 BTC (bitcoin). Untuk harga 1 BTC setara dengan Rp571.559.477.
Data itu memuat terkait informasi dari 252 juta orang yang meliputi NIK, NKK, nomor KTP, TPS, e-KTP, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Data-data itu juga termasuk dari konsulat jenderal Republik Indonesia, kedutaan besar Republik Indonesia, dan konsulat Republik Indonesia. Bareskrim juga menyatakan sedang menyilidikan dugaan kebocoran data tersebut. (dil)