INDOPOS.CO.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku, telah mendapat laporan soal dugaan ketidaknetralan pejabat daerah dalam proses pemilihan (Pemilu) 2024. Meski tak diungkapkan secara gamblang siapa sosok yang dimaksudnya.
“Cuma laporan-laporan masuk tentang ada yang tidak netral, yang sudah viral di video segala macam ya memang ada,” kata Tito di sela diskusi publik di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/12/2023).
Ia memeberikan, sanksi tegas kepada penjabat daerah yang tak mampu menjaga netralitas di tengah hiruk pikuk tahun politik. Salah satunya ialah Penjabat (Pj) Bupati Kampar, Firdaus.
“Sehingga ada beberapa penjabat Kepala Daerah, Setelah kita evaluasi betul informasi-informasi itu, otomatis kita ganti dan bukan hanya Kampar,” ucap Tito.
Tindakan tegas yang dilakukannya, tentu telah melalui pertimbangan matang. Apalagi dari internal partai politik maupun peserta pemilu lainnya merasa keberatan dengan ketidaknetralan aparat negara.
“Makanya saya kemudian, kita ya mengambil langkah untuk melakukan penggantian karena juga banyak komplain,” tegas Tito.
“Komplain dari partai-partai politik, kemudian komplain dari peserta pemilu, apalagi nanti mau ada Pilkada juga,” tambahnya.
Selain itu, ia menerima laporan dari inspektorat Jenderal Kemendagri ihwal. ketidaknetralan Pj kepala daerah. “Ada beberapa yang laporan masyarakat yang kita dicek oleh Inspektorat benar, ada bukti-buktinya, ya kita ambil langkah tegas,” imbuhnya. (dan)