INDOPOS.CO.ID – Isu pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo mulai diguangkan. Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo – Gibran pun angkat bicara dengan menyatakan hal itu tidak tepat dalam istem kenegaraan Indonesia saat ini, apalagi dengan situasi menjelang Pemilu 2024.
“Ide pemakzulan, menurut saya, tidak tepat dalam sistem kenegaraan yang ada di Indonesia, khususnya di saat-saat pemilihan presiden yang di ujung, apalagi ini disuarakan dan diterima oleh salah satu kandidat,” kata Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Ali Masykur Musa, kepada wartawan di Jakarta, sebagaimana dikutip pada Kamis, (18/1/2024).
Isu pemakzulan ini muncul setelah Menko Polhukam sekaligus calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menerima kedatangan dari sejumlah tokoh yang mengatasnamakan Petisi 100.
Ali menilai Mahfud tidak etis karena telah menerima pihak-pihak tertentu yang mengusulkan isu pemakzulan tersebut.
“Menurut saya ini tidak etis, sebagai calon wakil presiden menerima (pihak-pihak) yang ingin mengusulkan (pemakzulan) presiden. Ini adalah langkah yang tidak etis dalam sistem kenegaraan,” ujarnya.
Presiden Jokowi, katanya, tak memenuhi satu pun syarat untuk dimakzulkan. Jokowi tidak terbukti melanggar hukum dan bahkan masih mampu menjalankan tugas negara hingga tak ada catatan melakukan pelanggaran etika terkategori berat.
“Pak Jokowi enggak melanggar hukum kok. Pak Jokowi masih sehat, ke mana-mana menjalankan tugas dengan baik. Ketiga, beliau tidak ada pelanggaran etika berat kok, beliau tidak korupsi,” tandasnya.
Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam Petisi 100 datang menemui Menko Polhukam, Mahfud MD. Mereka mengajukan permintaan pemakzulan Jokowi karena sang presiden dianggap terlalu ikut campur.
Para tokoh itu meminta Pemilu 2024 dilakukan tanpa Presiden Jokowi. Sebab, Kepala Negara dinilai tidak netral usai mengimbau jangan ada serangan personal. Di mana hal ini seolah-olah membuatnya berpihak kepada paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran. (dil)