INDOPOS.CO.ID – Eks Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi turut mengomentari situasi politik saat ini, terutama mengenai rumor sejumlah menteri yang hendak mundur dari pemerintahan. Dugaannya karena diselimuti kekhawatiran.
Komentarnya disampaikan melalui akun TikTok pribadinya pada Rabu (24/1/2024) pukul 09.30 WIB, video unggahan Lutfi telah ditonton oleh 46,8 ribu pengguna dan disukai oleh 4.000an pengguna TikTok.
“Apalagi, saat ini ada sosok menteri yang memiliki massa, kekuatan politik, dan kecerdasan luar biasa, hendak mendukung salah satu pasangan calon yang dirasakan bagus dan cocok untuk negeri ini,” kata Lutfi dalam narasinya di Tik Tok, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Di sisi lain, keputusan mundur sebagai menteri adalah hak individu seseorang. Apabila tidak mampu melakukan tugas berdasarkan kapasitas dan kemampuan, apalagi saat mencalonkan diri dalam pemilu 2024.
Namun ia mengingatkan tentang langkah mundur bukanlah hal produktif. “Dengan waktu kurang dari sembilan bulan lagi, hingga akhir periode Jokowi, urusan mundur dari kabinet tentu tidak akan produktif,” ucapnya yang memiliki akun TikTok @mmd.lutfi.
Menurutnya, fokus yang harus dilakukan saat ini adalah memastikan transisi ke pemerintahan berikutnya berjalan dengan lancar dan efektif, alih-alih mundur.
Sebab, keputusan untuk mundur juga perlu melihat situasi dari berbagai sudut pandang dan menghargai proses demokrasi yang ada.
“Jadi jangan di saat elektabilitas rendah, kita baru berteriak soal aturan main, minta mundur, dan sebagainya,” pesannya.
Apalagi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, calon presiden dan calon wakil presiden tidak diwajibkan mundur dari jabatannya di pemerintahan. Aturan itu disebut telah disepakati seluruh partai politik di DPR.
“Jika publik merasa aturan ini tidak sesuai, perubahan bisa diusulkan melalui Pemilu 2029,” imbuhnya.
Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD berencana, mengundurkan diri dari posisi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) pada momentum tepat.
Pertimbangannya untuk mencegah, potensi konflik kepentingan antara ia sebagai pejabat negara dan kontestan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Selain itu, ia ingin memberikan contoh kepada menteri ataupun kepala daerah yang maju sebagai capres dan cawapres, agar tak memanfaatkan jabatannya untuk hal yang bersifat elektoral.
“Maksud saya ini agar ditiru oleh yang lain, kalau menjadi calon presiden, menjadi calon wakil presiden jangan mau dijemput oleh pejabat daerah, jangan mau diantar, jangan mau didampingi,” cetus Mahfud lewat siaran langsungnya, Selasa (23/1/2024) malam. (dan)