INDOPOS.CO.ID – Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, masifnya kritik dari kalangan akademisi terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai refleksi dalam menjalankan roda pemerintahan. Meski muncul anggapan gerakan kritik itu ada dorongan pihak tertentu.
“Saya sih melihatnya itu gerakan untuk mengingatkan Jokowi, agar tidak kebablasan dalam mengurus negara ini. Itu poinnya terlepas mereka ada yang partisan atau tidak,” kata Ujang melalui gawai, Jakarta, Selasa (6/2/2024).
Menurutnya, politik kampus itu bebas untuk berpolitik meskipun pandangan dosen maupun akademisi itu berbeda-berbeda, ada yang mendukung Jokowi dan ada yang tidak.
“Kita hormati ketika akademisi menyampaikan pendapatnya untuk menjaga moralitas bangsa, menjaga demokrasi agar on the track untuk sekalian mengingatkan Jokowi, agar menjalankan demokrasi dengan baik,” ujar Ujang.
Paling penting gelombang kritik yang muncul dari kalangan akademisi itu tidak diskenariokan. Sehingga benar-benar mewakili suara masyarakat.
“Ya, tapi jangan partisan karena kalau partisan itu merugikan gerakan moralnya sendiri,” imbuh Ujang.
Kritik dari kalangan akademisi muncul ketika Presiden Jokowi berbicara, soal keberpihakan dan boleh berkampanye dalam Pemilu 2024. Meski secara konstitusi dibenarkan, namun hal itu menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Kritik tajam tersebut disampaikan oleh akademisi dan mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Universitas Hasanuddin (Unhas).
Selain itu, Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta) dan lainnya. (dan)