Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta) Syarif Hidayatullah Jakarta, A Bakir Ihsan menilai, munculnya isu perguruan tinggi ditekan menggambarkan corak kekuasaan sewenang-wenang.
“Selain kepanikan, juga mengarah pada otoritarianisme,” kritik Bakir melalui gawai, Jakarta, Kamis (8/2/2024).
Otoritarianisme biasa disebut bentuk pemerintahan yang bercirikan penekanan kekuasaan hanya pada negara atau pribadi tertentu, tanpa melihat derajat kebebasan individu. Paham politik tersebut tentu bertentangan dengan demokrasi.
“Bila dibiarkan atau kekuasaannya dilanjutkan, maka represivitas akan berlanjut dan bisa berujung pada matinya demokrasi karena berbeda tak lagi mendapatkan tempat,” kritik Bakir.
Isu tersebut pertama kali disampaikan oleh cawapres nomor urut 03 Mahfud Md. Saat itu, Mahfud menyebut ada rektor kampus yang dipaksa menyebut Presiden Jokowi sebagai seorang negarawan.
Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD mendapatkan laporan adanya “operasi” untuk menekan para rektor yang belum menyatakan sikap. Hal itu seiring gelombang pernyataan sikap dan seruan moral kalangan akademisi dari berbagai kampus di Indonesia.
“Saya dapat laporan ada semacam operasi, untuk menekan rektor-rektor lain yang belum menyatakan sikap dan akan membuat deklarasi kebaikan bangsa untuk membangun demokrasi yang bermartabat,” tutur Mahfud MD di acara “Tabrak Prof” di Sleman, Senin (5/02/2024).
Namun, dipastikan kampus tidak gentar dengan tekanan tersebut. “Adanya intervensi nanti saya tunjukan, bahwa itu mungkin saja terjadi. Tapi kalau mengatakan perguruan tinggi takut karena ada tekanan itu tidak juga. Karena sampai sore ini (Senin) sudah 59 (kampus),” imbuhnya. (dan)