INDOPOS.CO.ID – Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla menantang, jika ada pihak yang menganggap film dokumenter Dirty Vote sebagai fitnah, maka harus berani menunjukkan bagian mana dari film tersebut yang dianggap tidak benar. Menurutnya, Dirty Vote telah menyajikan data secara akurat.
“Semua orang menyatakan fitnah, tapi coba tunjukkan di bagian mana fitnahnya karena semua ada datanya di film itu,” kata JK dalam keterangannya, Jakarta, Senin (12/2/2024).
Menurutnya, film karya rumah produksi WatchDoc yang disutradarai oleh Dandhy Laksono itu masih sopan dalam menyajikan fakta-fakta kecurangan pemilu 2024. Itu pun sudah ada pihak yang merasa tersinggung.
“Ini sutradaranya masih sopan itu pun ada pihak yang marah, bagaimana kalau dia tidak sopan?” tutur JK.
Ia menambahkan, kejadian dalam karya tersebut baru menggambarkan sebagian kecil fakta terkait dugaan kecurangan Pemilu di lapangan.
“Saya sudah nonton dan itu betul luar biasa. Tapi menurut saya, film itu masih lebih ringan dari kenyataan yang ada dewasa ini baru sekitar 25 persen,” ucap JK.
Kenyataan di lapangan yang dimaksud ialah, dugaan campur tangan petugas untuk menekan pihak tertentu, serta kegiatan bantuan sosial yang dipolitisasi.
“(25 persen fakta) karena tidak mencakup-mencakup apa yang terjadi di kampung-kampung di daerah daerah, bagaimana bansos di terima orang, bagaimana datang petugas-petugas datangi orang,” imbuh JK.
Dokumenter berjudul “Dirty Vote” sudah ditonton jutaan orang setelah tayang pada, Minggu (11/2/2024). Pemilihan waktu penayangan itu mengambil momentum 11.11, yaitu tanggal 11 Februari bertepatan hari pertama masa tenang pemilu dan akan disiarkan pukul 11.00 WIB di kanal Youtube.
Dirty Vote persisnya dokumenter eksplanatori, yang disampaikan tiga ahli hukum tata negara yang membintangi film ini. Mereka adalah Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman mengatakan, film Dirty Vote berisi fitnah. Kebenaran pernyataan pakar-pakar hukum di film itu dipertanyakan.
“Sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif, dan sangat tidak ilmiah,” ujar Habib secara terpisah dalam jumpa pers di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta, Minggu (11/2/2024). (dan)