INDOPOS.CO.ID – Sebagian partai politik telah menentukan sikap untuk menjadi bagian pemerintah, setelah masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir pada Oktober 2024. Muncul kekhawatiran rusaknya demokrasi, karena hilangnya pengawasan dari oposisi. Mungkinkah demikian?
Menurut pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta) Syarif Hidayatullah Jakarta A Bakir Ihsan, jumlah partai politik yang bergabung dengan pemerintah maupun berada di luar pemerintahan tak akan mengganggu alam demokrasi. Paling penting seluruh kader parpol berintegritas.
“Kualitas demokrasi tidak ditentukan oleh jumlah parpol di pemerintahan atau di luar pemerintahan, tapi lebih pada konsistensi partai politik dalam melahirkan kader-kadernya di legislatif yang berkompeten dan berintegritas,” kata Bakir melalui gawai, Jakarta, Selasa (27/2/2024).
Melalui sejumlah kader yang memiliki kapabel, maka dapat dipercaya memperjuangkan aspirasi masyarakat dan melahirkan perundang-undangan yang pro rakyat.
“(Kader integritas) sehingga berjuang untuk kepentingan rakyat. Ancaman demokrasi adalah oligarki,” ujar Bakir.
Hampir seluruh partai politik yang berada di parlemen merapat ke pemerintah. Partai Demokrat menjadi penumpang terakhir pemerintahan Jokowi. Maka hanya menyisakan satu parpol menjadi oposisi ialah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Di sisi lain, PDIP punya pengalaman menjadi oposisi atau berada di luar kabinet, yaitu 2 periode saat pemerintahan Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pun PKS punya pengalaman hal yang sama, yaitu saat pemerintahan Presiden Jokowi.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, kesiapannya menjadi oposisi dalam pemerintah di periode mendatang. Hal tersebut disampaikan menyusul hasil hitung cepat atau quick count menunjukan keunggulan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi,” ucap Hasto secara terpisah dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (15/2/2024).
Sikap menjadi oposisi disambut koalisi perubahan pengusung capres dan cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar yaitu, PKB, NasDem dan PKS. Meski PKB dan NasDem belum punya catatan pernah koalisi. (dan)