INDOPOS.CO.ID – Aparat kepolisian memaksa para pendemo yang mengatasnamakan Gerakan Presidium Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR), bersama mahasiswa dan buruh di Depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat untuk membubarkan diri.
Hal itu dilakukan aparat kepolisian karena massa masih bertahan di depan gedung DPR RI hingga pukul 20.00 WIB.
Aparat kepolisian pun mencoba bernegosiasi Namun, massa enggan membubarkan diri dan ingin tetap melanjutkan aksi demo di depan Gedung DPR RI.
Sempat terjadi aksi dorong antara aparat dan pengunjuk rasa. Polisi terus melangkah maju untuk membubarkan massa. Diiringi dengan dua unit mobil water canon dan dua unit mobil pengurai massa. Di belakang barisan polisi juga terdapat puluhan sepeda motor yang mayoritas diisi oleh Brimob dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Mereka memukul mundur massa dengan menggunakan sirine sambil menggeber motor.
Namun hal itu tak berlangsung lama dan sekira pukul 20.30 WIB, massa pun akhirnya membubarkan diri.
Dalam pengamatan Indopos.co.id, massa sudah mulai berdatangan sejak pukul 14.00 WIB.
Terdapat sejumlah baliho besar yang terbentang di depan gedung DPR bertuliskan, ‘Aksi Rakyat Gugat Pilpres Cacat, Dukung Hak Angket Kecurangan PemiluPemilu dan Tuntut Pemakzulan Jokowi”.
Massa dalam aksinya, sejumlah massa juga membakar ban bekas, sehingga terlihat asap mengepul di beberapa titik di depan gedung DPR.
Sebelumnya, dalam orasinya, Presidium GPKR Din Syamsuddin menegaskan, aksi besar tersebut bertujuan untuk menyatakan kepada wakil rakyat bahwa kontestasi Pemilu dan Pilpres 2024 telah berlangsung penuh kecurangan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).
“Aksi yang melibatkan aktivis-aktivis pro demokrasi secara lintas agama, lintas suku atau lintas profesi ini dengan tegas telah terjadi kecurangan terstruktur sistematis dan massif pada Pilpres 2024,” kata Din dalam orasinya.
Menurutnya, kedaulatan rakyat telah dilunturkan dan dirusak oleh rezim yang berkuasa, sehingga aksi tersebut merupakan ekspresi rakyat yang cinta kejujuran dan keadilan
“Tentunya Kecurangan ini adalah kejahatan terhadap kedaulatan rakyat. Dan kita tuntut DPR gunakan hak angket untuk mengusut hal ini,” kata Din.
Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini pun menegaskan bahwa yang telah merusak kedaulatan itu adalah Presiden Joko Widodo.
Pilpres telah berbuat curang. Sekali lagi bukan hanya pemilu curang, kejahatan terhadap tkyat dan kedaulatan rakyat. Dan yang merusak itu adalah Presiden Jokowi,” tegasnya.
“Sehingga Jokowi harus segera mundur dari jabatannya atau sebelum dimundurkan,” sambung Din yang disambut oleh teriakan “makzulkan” oleh massa. (dil)