INDOPOS.CO.ID – Sudah saatnya menghentikan dinasti politik yang merenggut hak demokrasi di Indonesia saat ini.
Pernyataan tersebut diungkapkan Mantan Sekretaris Kementerian Badan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu saat melakukan orasi aksi di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (22/8/2024).
Ia mengatakan, konstitusi saat ini digunakan oleh satu keluarga dari Solo untuk kepentingan keluarganya.
“Kita memakai istilah ketua umum (Ketum) Partai Golkar yang baru yang menyatakan Raja Jawa, maka kita saatnya menurunkan Raja Jawa!,” ucapnya.
Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu mengenai batasan umur calon wakil presiden yang disahkan juga oleh MK (Mahkamah Konstitusi). Kami menentang dinasti itu terjadi lagi,” imbuhnya.
Ia mengatakan, Indonesia bukanlah hanya milik beberapa golongan tertentu. Tiap rakyat Indonesia berhak atas kedaulatannya demi demokrasi yang baik.
“Hari ini kita permasalahkan anak ketiga beliau. Anak bungsu beliau tentang umur cawagub,” katanya.
“Apakah kita harus menunggu juga cucunya untuk kita persoalkan lagi?” imbuhnya.
Ia menegaskan, bahwa negara ini bukan milik Jawa, bukan milik Sulawesi, bukan milik siapa-siapa. Untuk itu, Indonesia harus diselamatkan.
“Semoga aksi unjuk rasa hari ini bisa mengakhiri kerusakan demokrasi dari keculasan konstitusi,” ucapnya. (nas)
