INDOPOS.CO.ID – Penunjukan menteri sarat akan kepentingan politik balas budi dari seorang pemimpin. Sebab, biasanya menempati jabatan strategis itu adalah yang masuk koalisi. Kini, muncul wacana membentuk kabinet zaken pada pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Menurut engamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta) A Bakir Ihsan, keinginan pembentukan kabinet zaken bisa saja menghilangkan stigma politik balas budi. Meski kabinet itu tetap akan diisi kader partai politik.
“Balas budinya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk partai atau kelompok tertentu,” kata Bakir melalui gawai, Jakarta, Sabtu (14/9/2024).
Berdasar rangkuman sejumlah sumber, definisi kabinet zaken adalah kabinet yang diisi profesional dan ahli dalam urusan sesuai bidang keilmuannya.
Menurutnya, kabinet zaken menekankan pada kompetensi, bukan pada latar belakang identitasnya. Kemungkinan sosok yang ahli itu bisa dari partai politik.
“Kabinet zaken tidak menafikan kader parpol,” ujar Bakir.
“Selama punya kompetensi sesuai dengan posisi, dia memungkinkan untuk masuk dalam kabinet. Pertimbangan utama bukan identitas partainya, tapi kompetensi diri,” tambahnya.
Sementara mengenai realisasi rencana tersebut, merupakan kehendak dari presiden terpilih. Yang bisa memastikan hanya Prabowo dan Tuhannya, selebihnya hanya tafsiran yang bisa benar bisa salah,” imbuh Bakir.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut, Ketua Umumnya menginginkan sebuah kabinet zaken pada pemerintahannya. Dengan berkomposisikan para ahli di masing-masing bidangnya.
Tak terkecuali mereka yang berasal atau diusulkan partai politik. “Agar tidak kehilangan relevansi di jabatan yang diduduki nanti,” ucap Muzani terpisah di Jakarta, Selasa (10/9/2024). (dan)
