INDOPOS.CO.ID – DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2025 untuk pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka senilai Rp 3.621,31 triliun.
Dalam APBN untuk tahun pertama pemerintahan Prabowo ini, DPR RI sepakat mendukung program ‘quick win’ untuk menunjang program makan bergizi gratis.
“Total belanja negara Rp 3.621,31 triliun. Banggar DPR dan pemerintah menyepakati penambahan alokasi belanja negara yang memberikan dukungan fiskal kepada program-program presiden terpilih Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Banggar DPR bersama pemerintah menyepakati penambahan anggaran khususnya pada K/L dalam rangka menopang sejumlah program quick win presiden terpilih,” kata Ketua Badan Amggaran DPR.RI Said Abdullah, dalam pengambilan keputusan tingkat II RUU APBN, paripurna ke-7 DPR RI periode 2024-2025, Kamis (19/9/2024).
Said menjabarkan penambahan alokasi program makan siang bergizi gratis senilai Rp 71 triliun. DPR RI juga menyetujui anggaran pemeriksaan kesehatan gratis untuk pemeriksaan tensi, gula darah, foto rontgen, dan screening penyakit katastropik dengan dukungan anggaran Rp 3,2 triliun.
“Satu, program makan siang bergizi gratis dengan alokasi anggaran Rp 71 triliun. Dua, pemeriksaan kesehatan gratis untuk pemeriksaan tensi, gula darah, foto rontgen, dan screening penyakit katastropik dengan dukungan anggaran Rp 3,2 T,” ujar Said.
“Tiga, pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah dengan meningkatkan kualitas RS di daerah dari tipe D menjadi tipe C beserta sarana dan prasarana serta alat kesehatannya dengan anggaran Rp 1,8 T,” tambahnya.
Adapun DPR RI juga menyetujui alokasi anggaran senilai Rp 20 triliun untuk merenovasi 22 ribu sekolah. Renovasi termasuk rumah kelas hingga tempat MCK (mandi, cuci, kakus).
“Lima, membangun sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp 4 triliun. Enam, membangun lumbung pangan nasional daerah dan desa dengan intensifikasi lahan pertanian seluas 80 ribu hektare dan cetak sewa baru 150 ribu hektare serta dukungan sarana pra sarana pendukung, dengan anggaran Rp 15 triliun,” ujar Said.
Ia menyebutkan Banggar DPR juga memberikan keleluasaan bagi presiden terpilih untuk mengelola anggaran kementerian atau lembaga. Said menyebutkan presiden memiliki kewenangan terkait menentukan jumlah kementerian berdasarkan konstitusi.
“Dalam rangka dukungan anggaran atas komposisi kabinet yang baru, Banggar bersama pemerintah saat ini sepakat memberikan keleluasaan realokasi anggaran bagi kebutuhan anggaran K/L yang baru sebab hal itu kewenangan konstitusional Presiden dan Wapres terpilih untuk menyusun jumlah K/L dalam pemerintahannya,” imbuhnya.
Dalam rapat paripurna ini pimpinan Lodewijk bertanya kepada anggota terkait RUU APBN 2025. Semua fraksi di DPR menyetujui anggaran tersebut.
Sementara, dalam paparannya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk UU APBN 2025 menjelaskan pemerintah menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun, belanja negara Rp 3.621,3 triliun, defisit Rp 616,19 triliun dengan keseimbangan primer defisit sebesar Rp63,33 triliun, serta pembiayaan anggaran sebesar Rp616,2 triliun.
Lalu, untuk belanja kementerian/lembaga (K/L) ditetapkan sebesar Rp1.160,09 triliun, belanja non K/L sebesar Rp 1.541,36, serta Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 919,87 triliun. Sri Mulyani menyampaikan, TKD dapat menjadi pengembangan sumber ekonomi baru di daerah.
“Juga untuk peningkatan investasi serta keterlibatan dalam global supply chain,” terang Sri Mulyani.
Sedangkan, ucap Sri Mulyani, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan untuk 2025 mencapai Rp 2.490,9 triliun. Kemudian, menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2025 senilai Rp 513,6 triliun.
Seperti diketahui pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen, laju inflasi 2,5 persen, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 7 persen, nilai tukar rupiah Rp16.000 per dolar AS, harga minyak mentah Indonesia 82 dolar AS per barel, lifting minyak 605 ribu barel per hari, dan lifting gas sebesar 1,005 juta barel setara minyak per hari.
Selain itu, sasaran dan indikator pembangunan disepakati dengan rincian sasaran pengangguran terbuka 4,5-5 persen, kemiskinan 7-8 persen, kemiskinan ekstrem 0 persen, rasio gini 0,379-0,382, indeks modal manusia (IMM) 0,56, nilai tukar petani (NTP) 115-120, serta nilai tukar nelayan (NTN) 105-108. (dil)
